Ini Poin Dissenting Opinion 3 Hakim MK soal Putusan Sengketa Pilpres

Mahkamah Konstitusi (MK) secara bulat menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024, Senin, 22 April 2024. Dalam putusannya, MK menolak putusan Paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud. 

Salah satu dalil permohonan yang ditolak adalah tudingan keterlibatan sejumlah menteri dan penjabat negara dalam memenangkan Paslon 02 Prabowo-Gibran. MK juga mengatakan tidak ada bukti bentuk cawe-cawe Presiden Jokowi yang didalilkan Tim Hukum Anies-Muhaimin dengan perolehan suara Prabowo-Gibran. 

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo. 

MK menilai seluruh dalil yang diajukan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud tidak terbukti di persidangan. Putusan dua perkara ini dibacakan secara berurutan. 
 

• Penyaluran dana bansos yang dianggap menjadi alat memenangkan salah satu peserta pemilu
• Keterlibatan aparat negara, pejabat negara, dan penyelenggara negara di sejumlah daerah

• Ketidaknetralan Pj Kepala Daerah
• Politisasi pemberian bansos selama Pilpres 2024

• Keberpihakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo merupakan pelanggaran yang terstruktur dan sistematis.