Jakarta: Kursi Wakil Presiden bisa kosong di tengah masa jabatan, baik karena mengundurkan diri maupun diberhentikan atau dimakzulkan. Namun, konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden hingga proses pemberhentiannya. Lalu, bagaimana tahapan yang kemudian harus dilalui dan siapa saja atau lembaga mana saja yang berwenang dalam setiap prosesnya?
Jika wapres mengundurkan diri
Jika Wakil Presiden mengundurkan diri, pengisian jabatan yang kosong ini mengacu pada Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada juga Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD atau Undang-Undang MD3 serta Peraturan Tata Tertib
DPR-MPR. Prosesnya diawali dengan MPR yang akan menetapkan jadwal sidang paripurna paling lambat 3x24 jam setelah kursi Wakil Presiden kosong.
Selanjutnya, pimpinan MPR meminta Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden. Presiden kemudian menyerahkan dua nama calon disertai persyaratan yang harus lengkap paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR dilaksanakan. Lalu, setelah dua nama calon ini diajukan, MPR nanti akan membentuk tim verifikasi untuk kemudian bisa memeriksa kelengkapan persyaratannya.
Proses verifikasi hingga pelantikan wapres
Sementara itu, proses verifikasi dilakukan paling lama 7 hari dengan anggota yang terdiri dari perwakilan fraksi dan DPD secara proporsional. Tahapan berikutnya lagi, yaitu MPR nanti akan menggelar sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden. Sidang harus dihadiri paling sedikit setengah dari jumlah anggota MPR ditambah satu alias 50% plus 1. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden.
Tapi jika perolehan suara sama atau seri, maka pemilihan diulang satu kali. Dan apabila hasilnya masih sama, maka Presidenlah yang menentukan salah satu dari kedua calon. Lalu selanjutnya MPR akan menetapkan dan melantik Wakil Presiden terpilih paling lambat 60 hari sejak jabatan Wakil Presiden kosong.
Jika wapres diberhentikan/dimakzulkan
Tapi berbeda dengan pengunduran diri, mekanismenya pemberhentian atau pemakzulan Wakil Presiden memiliki mekanisme yang lebih panjang dan lebih melibatkan banyak lembaga. Mulai dari DPR kemudian harus mengajukan, kemudian di MK, lalu ketika sudah melalui pengujian di MK akan disampaikan ke MPR.
Prosesnya nanti diawali dari DPR yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus pendapat DPR terkait dengan dugaan pelanggaran hukum oleh Wakil Presiden atau kondisi ketika Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatannya. Pengajuan ini harus melalui sidang paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit dua per tiga dari seluruh anggota DPR. Selain itu, usulan nanti harus mendapatkan dukungan paling sedikit dua per tiga dari anggota DPR yang hadir.
Putusan MK hingga usul pemberhentian
Setelah permohonan diajukan, maka Mahkamah Konstitusi memiliki waktu paling lama 90 hari untuk bisa memeriksa, mengadili, dan juga memutus permohonan tersebut. Tahap berikutnya, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas pendapat DPR. Mahkamah Konstitusi akan menilai apakah Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden.
Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan pendapat DPR terbukti, DPR kemudian meneruskan usul pemberhentian Wakil Presiden kepada MPR untuk diputuskan dalam sidang paripurna.
Sidang paripurna MPR putuskan pemberhentian wapres
Setelah menerima usul pemberhentian dari DPR, maka MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 30 hari. Dalam sidang tersebut, Wakil Presiden yang diusulkan untuk diberhentikan diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan untuk bisa mengambil keputusan.
Sidang paripurna MPR juga harus dihadiri paling sedikit tiga per empat dari jumlah seluruh anggota MPR. Sementara itu, keputusan pemberhentian harus juga disetujui paling sedikit dua per tiga dari anggota MPR yang hadir. Maka dengan demikian, pemberhentian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui proses konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan juga MPR.
Jadi memang ada mekanisme yang berbeda ketika berhenti dan juga diberhentikan atau dimakzulkan. Isu pengunduran diri itu masih kabar yang disampaikan oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Tapi kalau untuk isu pemakzulan, maka hak menyatakan pendapat ini sudah disampaikan di DPR dan hari ini akan dibahas dalam rapat paripurna.
Sumber: Redaksi Metro TV