29 September 2026 15:45
Jakarta: Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memastikan kenaikan belanja negara dalam APBN 2027 tidak dibebankan melalui pembiayaan utang. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan kenaikan belanja sebesar Rp9,1 triliun harus diikuti peningkatan target pendapatan negara.
“Bertambahnya belanja negara untuk menopang berbagai program prioritas nasional wajib diimbangi dengan peningkatan target pendapatan negara, baik dari sektor perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan demikian, kenaikan belanja tidak dibebankan pada pembiayaan utang,” ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam tayangan Metro Siang Metro TV, Selasa 29 September 2026.
Said mengatakan kenaikan tersebut tidak mengubah target defisit APBN 2027 yang berada di level 2,4 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Akan tetapi tidak merubah target defisit APBN 2027 sebagaimana disampaikan tadi 2,4 persen dari PDB,” ujarnya.
Menurut Said, kondisi tersebut menunjukkan APBN 2027 tetap diarahkan untuk menjalankan fungsi anggaran dengan prinsip kehati-hatian.
“Itu artinya kita akan memastikan kemampuan maksimal APBN 2027 menjalankan fungsi anggaran tetap memegang prinsip kehati-hatian,” kata Said.
Ia menegaskan kredibilitas dan keberlanjutan APBN tetap menjadi perhatian dalam kebijakan anggaran 2027.
“APBN kita tetap kredibel, APBN kita tetap sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Said juga mengatakan APBN 2027 diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemerintah.
“Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027 yang pertama tentu RAPBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan, welfare state,” ujarnya.
Menurut Said, negara mengambil tanggung jawab melalui berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat melalui sektor pendidikan dan kesehatan.
“Yang kedua agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata maka setiap program pemerintah yang dibiayai oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat,” kata Said.
Ia menambahkan, setiap program yang dibiayai APBN harus dapat diukur berdasarkan pendekatan berbasis sains maupun kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat.
“Dengan demikian program yang dibiayai harus bisa diukur baik dengan pengukuran berdasarkan science-based, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat,” ujarnya.
Said juga menyebut APBN 2027 memberikan afirmasi bagi kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T melalui berbagai program afirmasi.
Streaming