Presiden Prabowo Sampaikan Langsung KEM PPKF 2027, INDEF: Jadi Sinyal Positif untuk Pasar

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufikurahman menilai langkah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di DPR menjadi sinyal positif bagi pasar. Sebab, sosok Kepala Negara yang langsung memberikan arah kebijakan ekonomi dinilai lebih pasti dan pro pasar.

"Jadi tentu market akan melihat ya atau sentimen market akan melihat dengan kehadiran Presiden langsung dan juga kemudian menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 dan juga kerangka ekonomi makro, maka ini tentu akan memberikan kondisi memperkuat. Dan tentu akan banyak asumsi-asumsi yang saya kira ditunggu oleh para pelaku ekonomi gitu ya dan juga tentu ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya kepastian kemudian juga realistis dan pro pasar," kata Rizal dalam tayangan Breaking News Metro TV, Rabu 20 Mei 2026.

Lebih lanjut, Rizal memberikan beberapa catatan yang harus diperhatikan pemerintah. Pertama terkait dengan kredibilitas asumsi yang masih menjadi sorotan utama.

"Pasar akan melihat apakah asumsi makro ekonomi, kurs, harga minyak mentah, pertumbuhan ekonomi, katakanlah penerimaan negara ini cukup realistis nggak ya di tengah tekanan global yang masih sangat tinggi. Misalnya saat Rupiah berada di posisi jauh dari asumsi makro APBN 2026 dan juga harga minyak yang tajam. Maka risiko pelebaran subsidi energi dan defisit juga tetap besar," katanya.

Rizal menyoroti ruang fiskal pemerintah yang dinilai semakin sempit akibat tekanan belanja negara, subsidi energi, serta meningkatnya beban bunga utang. Menurutnya, pemerintah harus menjaga kepercayaan investor agar biaya utang tidak semakin mahal.

"Jadi dalam kondisi defisit dengan katakanlah yield SBN tinggi kemudian pemilikan asing di pasar obligasi juga kian menurun, maka pemerintah harus menjaga kepercayaan investor agar biaya utang tidak semakin mahal," tutur Rizal.

Rizal menekankan pentingnya konsistensi antara ekspansi program-program prioritas dengan kebijakan fiskal yang menyertainya. Ia menjelaskan bahwa pelaku pasar saat ini tidak hanya menyoroti besarnya skala sebuah program, melainkan lebih fokus pada aspek fundamental seperti sumber pembiayaan, efektivitas anggaran, serta keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah. Terlebih sensitivitas pasar yang sangat tinggi terhadap isu-isu anggaran, Rizal menilai kejelasan dalam poin-poin pembiayaan tersebut menjadi faktor kunci yang sangat krusial.

Ia juga menilai pasar kini tidak lagi hanya memperhatikan angka defisit APBN di bawah tiga persen, tetapi juga mulai menyoroti kualitas serta keberlanjutan fiskal pemerintah di tengah tekanan ekonomi global.

Di samping itu, Rizal menilai komposisi belanja pemerintah saat ini masih terlalu berat pada belanja rutin, subsidi, dan program jangka pendek. Sementara belanja produktif yang mampu menciptakan investasi, lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas dinilai belum optimal.

"Apa akibatnya? Akibatnya adalah efek multipliernya terhadap investasi produktivitas dan penciptaan lapangan kerja tidak maksimal," ungkapnya.

Efektivitas ketepatan sasaran (targeting) juga turut menjadi perhatian utama. Ia mencatat bahwa program sosial dan subsidi masih dibayangi risiko kebocoran serta kendala tata kelola. Menurutnya, besarnya anggaran tidak selalu menjamin ketepatan sasaran, sehingga efisiensi fiskal menjadi tantangan nyata bagi pemerintah.

Selain itu, Rizal memperingatkan risiko pelebaran beban fiskal tambahan (incremental fiscal burden) jika program prioritas terus bertambah tanpa diimbangi pertumbuhan penerimaan negara yang sepadan. Kondisi ini berpotensi membebani APBN dengan biaya pembiayaan dan bunga utang di masa depan.

"Pasar melihat adanya risiko di pelebaran incremental fiskal burden ini ya ketika program prioritas terus bertambah ya tetapi kemudian penerimaan negara belum tumbuh sama ya maka APBN berpotensi semakin terbeban oleh kebutuhan pembiayaan dan bunga utang di masa depan," ujarnya.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa kualitas belanja harus diukur dari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, perbaikan produktivitas, penguatan hilirisasi, serta penciptaan lapangan kerja formal dan peningkatan daya beli masyarakat.

Ia pun menekankan pentingnya APBN diarahkan sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar menjadi bantalan menghadapi gejolak ekonomi global.