Investigasi Kasus Keracunan, MBG Berpotensi Pidana?

Bandung Barat: Kasus keracunan makanan Makan Bergizi Gratis (MBG) menimpa lebih dari seribu pelajar di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas, Bandung Barat, Jawa Barat (Jabar). Kasus ini dinilai berpotensi terkena pidana perihal dugaan kelalaian. 

"Jadi ancaman karena kelalaian menyebabkan orang sakit ancaman maksimalnya adalah lima tahun. Karena itu menurut saya seharusnya dalam program ini semua pihak harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan teliti. Karena makan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia," ujar Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hajar, dalam program Metro Siang Metro TV, Sabtu, 27 September 2025.

Sementara itu, Kepolisian Resor (Polres) Cimahi tengah mendalami kasus ini dengan mengambil sampel untuk diuji laboratorium sebagai langkah penanganan keracunan MBG. 

"Pertama kita sudah mengambil sampel, baik itu muntahan dari korban dan sisa makanan yang dimakan oleh korban. Sudah kita kirimkan ke Labkesda Jabar dan di Puslabfor Mabes Polri di Bogor," tutur Wakil Kepala Polres (Wakapolres) Cimahi, Kompol Rizki Syawaludin Akbar.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri turut mengasistensi penyelidikan kasus keracunan di berbagai daerah. Pihaknya berharap bisa segera menemukan petunjuk.

"Untuk MBG yang keracunan itu ditangani oleh Polda masing-masing. Kita melakukan asistensi proses penanganannya supaya kita bisa
dapatkan fakta untuk keamanan pangan itu sendiri," ujar Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus), Brigjen Helfi Assegaf. 
 

Baca Juga: BGN Sebut Keracunan di Bandung Barat Kejadian di Luar Nalar

Sebagai langkah tegas penanganan kasus ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menyatakan telah menonaktifkan sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga memicu kasus keracunan hingga investigasi selesai. Soal usulan MBG dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dadan menyatakan MBG tetap harus berjalan.

"BLT sudah ada, yang belum ada intervensi pemenuhan gizi yaitu MBG. Jadi MBG kita akan usahakan semaksimal mungkin. Karena ada 60 persen
anak Indonesia yang tidak punya akses terhadap menu gizi seimbang. Kita akan perbaiki terus tata kelola kita," tegas Dadan.

(Alfiah Ziha Rahmatul Laili)