Wacana Redenominasi Kembali Bergulir, BI: Perkuat Kredibilitas Rupiah

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali menggulirkan rencana redenominasi rupiah, yang sebenarnya telah dicanangkan sejak 2010. Rencana ini tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan periode 2025-2029.

Menanggapi menguatnya kembali rencana redenominasi rupiah, Bank Indonesia memastikan implementasi redenominasi rupiah tetap mempertimbangkan waktu yang tepat. Mulai dari memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi.

"Bank Indonesia akan tetap fokus menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi selama proses redenominasi berlangsung," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, dilansir Antara, Senin, 10 November 2025.

Proses redenominasi direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antar seluruh pemangku kepentingan. Saat ini RUU Redenominasi telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025-2029 sebagai rancangan Undang-Undang (RUU) Inisiatif Pemerintah atas usulan Bank Indonesia. 

"Selanjutnya Bank Indonesia bersama dengan pemerintah dan DPR akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi," jelas Ramdan.
 

Baca juga: Menkeu Purbaya Terbitkan RUU Redenominasi

Redenominasi rupiah adalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah, tanpa mengurangi daya beli dan nilai rupiah terhadap harga barang dan jasa. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional.

Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede menilai rencana redenominasi rupiah dapat memudahkan perbandingan harga dan komunikasi ekonomi. Apabila kebijakan Kementerian Keuangan ini benar-benar diterapkan, harus ada mitigasi yang tepat mulai dari kewajiban pencantuman harga sebelum dan sesudah redenominasi, aturan pembulatan hingga sanksi yang tegas. 

Dukungan pemerintah, pelaku usaha hingga media menjadi faktor penentu agar perubahan cara penulisan harga tidak menimbulkan kepanikan atau spekulasi.