Kronologi Pekerja Migran Indonesia Ditembak di Malaysia Menurut APMM

Lima warga negara Indonesia (WNI) yang berprofesi sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) diduga nonprosedural, ditembak di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. 

Kronologi dari APMM: 

Terdapat petugas patroli Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) tengah bertugas, pada Jumat 24 Januari 2025, pukul 03.00 waktu setempat. APMM mendapati kapal berisi lima PMI yang diduga ilegal, melintas di perairan Tanjung Rhu.

Setelah dikejar dan sempat bertabrakan sebanyak empat kali, akhirnya APMM melepaskan tembakannya ke arah kapal PMI karena menurut mereka ada upaya perlawanan dari kapal WNI. Hal itu membuat APMM melepaskan tembakan.  

Namun, menurut saksi korban yang ada di atas kapal tidak ada perlawanan dan tidak membawa senjata apapun. Atas kejadian tersebut, satu orang WNI tewas, satu kritis hingga memerlukan tindakan operasi dan tiga orang lainnya mengalami luka-luka. 
 

Baca juga: DPR Temukan 2 Kejanggalan Dalam Penembakan WNI oleh APMM

Di samping itu, kejadian ini memancing pertanyaan publik dan juga pengecaman dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding mengatakan, pemerintah akan terus berusaha mencari kebenaran informasi kronologi dari penembakan yang masih simpang siur. 

"Pemerintah akan terus berusaha mencari kebenaran informasi kronologi penembakan.Dengan kronologi sendiri ini, artinya kami tidak harus ikut percaya begitu saja terhadap kronologi yang disusun oleh pemerintah Malaysia atau APPM, atau pihak berwajib Malaysia." kata Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding.

Direktur PWNI Kemlu, Judha Nugraha mengatakan, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memantau perkembangan kasus ini serta memberikan pendampingan kekonsuleran dan hukum, guna memastikan terpenuhinya hak-hak WNI dalam sistem hukum di Malaysia.

Pemerintah Indonesia terus berusaha mencari kebenaran informasi mengenai kejadian penembakan terhadap lima WNI.