Peserta Rapat Tidak Kuorum Dinilai Bentuk Perlawanan Legislator

Jakarta: Pengamat Politik Ray Rangkuti mengaku heran dengan jumlah peserta rapat yang tidak mencapai kuorum pada saat rapat paripurna terkait Revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tadi pagi, Kamis, 22 Agustus. Akibatnya, rapat sempat ditunda.

Padahal partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) jumlahnya banyak. Ditambah ada partai dari luar KIM yang baru bergabung.

"Sampai delapan fraksi kan di DPR. Kalau itu datang semua, selesai. Terpenuhi kuorum itu," kata Ray Rangkuti, dalam program Breaking News Metro TV.

Ray menduga para legislator ini seperti setengah hati untuk menghadiri pengesahan Revisi UU Pilkada menjadi UU. Bisa juga sebagai bentuk perlawanan mereka karena sudah menyimpang dari jalur.

"Cara-cara yang seperti ini sudah di luar bayangan mereka juga. Di luar imajinasi dan di luar keinginan mereka," katanya.
 

Baca: Temui Massa Aksi Tolak RUU Pilkada, Pimpinan Baleg Dilempari Botol

Seperti diketahui, rapat paripurna terkait pengesahan Revisi UU Pilkada sempat ditunda karena jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum. Rapat hanya didatangi oleh 86 anggota dengan 10 di antaranya dari fraksi Gerindra. 

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sempat menskorsing rapat selama 30 menit. Namun, hingga pukul 09.53 WIB, peserta rapat tak kunjung memenuhi ketentuan 50 persen plus satu dari total 575 anggota DPR. Akhirnya rapat ditunda. 

Terkini, Dasco memastikan bahwa pihaknya batal mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada pada hari ini. Penyelenggaran Pilkada 2024 tetap mengacu pada hasil putusan Mahkamah Kontitusi (MK).

"Pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari kamis, pada jam 10.00 WIB setelah kemudian mengalami penundaan 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini RUU Pilkada batal dilaksanakan," kata Dasco.