Mengendus Aroma Politik dalam Pelaporan Ganjar ke KPK

Kecurigaan publik soal pelaporan terhadap capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke KPK atas kasus gratifikasi Bank Jateng sarat muatan politis mulai terkuak. Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso sebagai pelapor membenarkan jika dirinya merupakan Ketua DPD PSI Kota Bogor.

Sugeng menyebut pelaporan terhadap Ganjar Pranowo ke KPK bukan arahan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sugeng tak mau berkomentar dan menghormati anggapan bahwa pelaporan dirinya terhadap Ganjar kental nuansa politik.

Sugeng memastikan laporan yang Ia layangkan ke KPK dalam kapasitasnya sebagai Ketua Indonesia Police Watch bukan mewakili PSI. 

"IPW bukan subordinasi PSI ya. Disebut saya sebagai kader PSI, Saya mau katakan kalau kader diartikan sebagai anak didik ideologis, Saya tidak pernah dikader oleh PSI," tegas Sugeng.

Sementara itu juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menuding ada gerakan politik dalam laporan IPW ke KPK. 

Chico menduga upaya ini terkait dengan wacana pengguliran hak angket kecurangan Pilpres 2024 serta pengalihan isu dugaan penggelembungan suara PSI agar lolos ke Parlemen.

Senada dengan Chico, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan pelaporan terhadap Ganjar Pranowo ke KPK, punya kaitan dengan usul hak angket kecurangan pemilu yang digulirkan capres nomor urut tiga tersebut. Hasto mengingatkan PDI Perjuangan memiliki opsi untuk melakukan perlawanan secara terukur.

Sementara itu wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengklaim tidak ada unsur politik dalam laporan dugaan gratifikasi terhadap mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Alex menyebut KPK tidak melihat warna politik dalam setiap laporan.

“Kalau kami itu kan enggak pernah melihat, apakah ini ada unsur politisnya atau enggak. Apakah ini warnanya merah, kuning, hijau, abu-abu saya enggak lihat seperti itu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Maret 2024.

Di sisi lain Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno meminta pengusutan dugaan korupsi tidak menyasar pada salah satu tokoh politik yang berseberangan dengan kekuasaan. Adi menilai wajar jika pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan politik di saat tahapan Pemilu belum usai.
 

Baca: Hasto Sebut Ada Kekuatan Besar di Belakang KPU Sengaja Manipulasi Hasil Pemilu

Sebelumnya calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi yang terjadi di Bank BPD Jateng. 

Dana gratifikasi itu disebut berasal dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit di Bank Jateng. Uang yang diterima disebut sebesar 16 persen dari nilai premi.

Ada tiga pihak yang diduga menerima duit tersebut. Ganjar disebut menerima 5,5 persen atas aliran dana tersebut. Uang itu disebut masuk karena Ganjar merupakan pengendali Bank Jateng.

Menurut Sugeng, penerimaan uang itu berlangsung dari 2014 sampai 2023. Dana yang sudah diterima Ganjar ditaksir mencapai Rp100 miliar.