MBG 2.0 bakal Tertibkan Yayasan Calo

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menyebut transformasi makan Bergizi Gratis (MBG) 2.0 menjadi langkah pembenahan tata kelola program MBG. Transformasi tersebut mencakup pemberantasan praktik yayasan calo yang dinilai tidak memiliki peran nyata dalam operasional dapur. 

Sudaryono mengungkapkan pihaknya menemukan adanya yayasan yang diduga dibentuk oleh oknum untuk mendapatkan potongan dari setiap ompreng makanan tanpa ikut menanamkan modal atau mengelola dapur. Potongan sebesar Rp500 hingga Rp1.500 per ompreng, jika dikalikan dengan ribuan porsi dan banyak dapur setiap harinya dapat menghasilkan nilai yang besar.

"Ada yayasan-yayasan yang tidak punya peranan apa pun, tapi, kemudian minta potongan per ompreng Rp500, Rp1.000, Rp1.500 per setiap omprengnya setiap hari, kali sekian ribu, kali sekian dapur," ujar Sudaryono, dikutip dari tayangan Metro Siang Metro TV, Kamis, 29 Oktober 2026.

Sudaryono menyebut praktik potongan yang diduga dilakukan oleh yayasan calo dapat memengaruhi standar menu MBG yang diterima oleh masyarakat. 

"Itulah yang membuat banyak temuan-temuan di medsos atau di mana-mana yang menu MBG-nya itu kemudian tidak standar karena dia mendapatkan pengurangan dari hasil palakan, potongan-potongan yang tidak perlu itu," jelas Sudaryono.

Menindak hal tersebut, Sudaryono menyatakan akan menertibkan yayasan yang dinilai tidak memiliki peran nyata tanpa memandang siapa pemilik atau pihak di baliknya. Hal tersebut dilakukan untuk memberantas pemangkasan anggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam program MBG.

"Disinyalir menurut catatan dari Kejaksaan, ada sekitar 560, katakanlah 600 dapur yang terafiliasi dengan dapur fiktif ini. Anda bayangkan kalau 600 melayani, katakanlah 2.000 ompreng, Rp1.000, Rp1.000, berarti kan 2.000 ompreng kali 1.000, Rp2 juta satu hari satu dapur. Rp500 sampai dengan Rp1 miliar pendapatan dia, enggak keringat, enggak modal, enggak ngapa-ngapain, cuman malak-malak aja," kata Sudaryono.

Selain penertiban yayasan, Sudaryono juga menyoroti pengadaan barang yang dinilai tidak jelas sebagai bagian dari pembenahan tata kelola BGN. Transformasi MBG 2.0 diharapkan dapat memperkuat pengawasan, menjaga standar kualitas makanan, serta memastikan anggaran program MBG digunakan sesuai dengan kebutuhan.

(Lutfia Azzahra)