Rapat paripurna kabinet, Senin 26 Februari lalu, masih menjadi pergunjingan publik. Pasalnya dalam rapat paripurna pertama setelah Pemilu 2024 ini, sudah membicarakan program unggulan pasangan Prabowo-Gibran yakni makan siang gratis. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum secara resmi menetapkan pasangan terpilih.
Saat memberikan sambutan pada rapat paripurna kabinet, Presiden Joko Widodo menyatakan kebijakan fiskal harus mengakomodasi program-program presiden terpilih.
"RKP tahun 2025 dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024," kata Jokowi.
Memang lazimnya Rencana Kerja Pemerintah dan kebijakan fiskal tahun berikutnya sudah dibahas di tahun sebelumnya. Namun, biasanya tidak spesifik seperti dalam pembahasan makan siang gratis.
Karena itu, pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menilai pembahasan program makan siang di rapat kabinet sebagai hal yang aneh. "Kemarin juga saya bingung kenapa kok tiba-tiba ada pembahasan khusus mengenai makan siang gratis itu, padahal itu lagi-lagi bukan program yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo," ujar Ikrar.
Rencana awal program makan siang gratis yang diusung pasangan Prabowo-Gibran akan membutuhkan Rp460 triliun per tahun. Alokasi itu untuk memberi makan siang gratis kepada 82,9 juta orang yang terdiri dari ibu hamil, anak pra SD, anak SD, SMP, serta SMA dan SMK.
Untuk merealisasikan program makan siang gratis, pemerintah berencana akan meningkatkan rasio pajak dan mengurangi subsidi BBM. Pengamat menilai kebijakan itu bisa kontra produktif karena meningkatkan tarif pajak dan jenis pajak baru akan membuat perekonomian lesu.
Sementera itu, mengurangi subsidi BBM juga berpotensi meningkatkan inflasi. "Anggarannya yang sangat fantastis ini akan diambil dari meningkatkan rasio pajak, artinya berarti tarif pajak mungkin bisa dinaikkan atau akan ada varian-varian objek pajak baru," ujar Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti.
Karena itu muncul spekulasi bahwa realisasi program makan siang gratis baru akan dilaksanakan jelang Pemilu 2029.
Menurut pengamat politik, langkah Jokowi yang kesusu membahas program makan siang gratis itu untuk menepis spekulasi tersebut. "Presiden tidak ingin melihat Prabowo-Gibran ya, karena di situ juga ada anak kandungnya ya, tentunya presiden tidak mau pemerintahan baru ini akan kehilangan muka ya atau paling tidak kehilangan legitimasinya sejak awal pemerintahannya," jelas Ikrar.
Sementara itu politisi Partai Golkar yang juga anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa pembahasan program makan siang gratis di kabinet pada Senin lalu tak lepas dari munculnya tagih janji yang sudah muncul saat ini.
Namun dibalik langkah kesusu dari Kabinet itu, sejatinya ada aspek etika bernegara yang diabaikan. Jika publik akhirnya ramai mengkritik langkah itu artinya ada sesuatu yang harus dikoreksi.
Streaming