KPU Belum Ketok Palu, Kabinet Jokowi Sudah Bahas Program Prabowo

Program makan siang gratis dibahas dalam sidang kabinet Paripurna yang membahas Rencana Kerja pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. 

Pembahasan program makan siang gratis sebelum penetapan pemilu 2024 oleh KPU, dinilai berbagai ahli kurang tepat. Kendati demikian hal itu tidak menyurutkan langkah pemerintah guna memasukkannya dalam pagu APBN 2025.

Apa itu program makan siang gratis?

Program makan siang gratis ini adalah salah satu program prioritas pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan juga wakilnya yang merupakan anak presiden saat ini yaitu Gibran Rakabuming Raka.

Pasangan ini unggul sementara dalam hitung suara KPU. Namun meski rekapitulasi suara KPU ini belum selesai dan belum ada penentuan resmi pemenang pemilu, program ini sebenarnya sudah dibahas di rapat sidang paripurna kabinet di Istana pada Senin, 26 Februari kemarin.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut pembahasan anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) 2025 yang dibahas baru tahap awal. Saat ditanya alasan hanya program Prabowo-Gibran yang diakomodasi, tidak program pasangan calon lain, Bahlil mengatakan pada 2025 presiden terpilih sudah dilantik.
 
"Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo-Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025 kalau kita bahas APBN 2025 presidennya kan sudah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi pasti," ucap dia.

Langkah Jokowi Akomodasi Program Makan Siang Gratis Dinilai Sangat Aneh

Namun Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman Duriat menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakomodasi program capres-cawapres tertentu sangat aneh. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja belum memutuskan secara resmi siapa presiden-wakil presiden terpilih.

"Sangat aneh jika Presiden Joko Widodo justru sudah memasukan program pasangan tertentu," ujar Jajang ketika dihubungi, Senin, 26 Februari 2024.

Menurut Jajang, jika alasannya karena urgensi untuk antisipasi dan dikaitkan dengan target defisit APBN 2025, seharusnya yang dibahas dalam rapat kabinet paripurna (RKP) bukan hanya program Prabowo-Gibran, tapi juga Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

"Langkah Presiden Joko Widodo sudah jelas sangat politis, dan terang-terangan mendukung pasangan 02 (Prabowo-Gibran)," ungkapnya.
 

Baca Juga: Makan Siang Gratis Dibahas, Menkeu Was-Was

Menkes Sebut Anggaran Rp15 Ribu untuk Makan Siang Gratis Tak Cukup

Program makan siang dan susu gratis yang digagas oleh Prabowo-Gibran ini menargetkan 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia. Berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pakar Prabowo-Gibran, program ini akan membutuhkan pembiayaan skala penuh hingga Rp450 triliun per tahun dengan asumsi Rp15 ribu/anak.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pesimistis anggaran Rp15 ribu cukup untuk program makan siang per anak. Pasalnya, anak dengan umur di atas lima tahun (balita) memerlukan gizi yang yang lebih besar.
 
"Mereka (anak-anak di atas lima tahun) pasti lebih besar (anggarannya) dugaan saya, karena makannya lebih banyak. Isi Piringku kan itu untuk lima tahun ke bawah," kata Budi seusai hadir dalam rapat tertutup di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024.

Logikanya kebutuhan dana jumbo Rp450 triliun untuk program makan siang dan susu gratis ini pastinya akan mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam APBN 2025 mendatang dan tahun-tahun berikutnya. Alokasi dana untuk memenuhi program tersebut diperkirakan 2,4?ri belanja pemerintah pusat sepanjang tahun depan. 

Di sisi lain tahapan Pemilu yang belum usai, sudah ada calon pemenang jika mengacu pada hitung cepat yang sudah merayakannya. Ya masih sah-sah saja sih sebenarnya jika hanya di Istora, Senayan, namun bagaimana jika sudah merangsek hingga Istana Presiden dengan pembahasan rencana program makan siang gratis, etiskah?