Ada Upaya Demokrasi Dikoyak, Akademisi dan Intelektual Bergerak

Upaya pengoyakan terhadap jalannya demokrasi di Indonesia semakin kencang mendapat perlawanan dari kelompok intelektual. Jelang hari pencoblosan Pemilu serentak 2024, warga kampus makin keras bersuara mendesak elite penguasa agar kembali ke jalan demokrasi dan konstitusi.

Seperti yang dilakukan oleh sejumlah Guru Besar Universitas Indonesia yang ikut bersuara keras dengan mendeklarasikan gerakan moral bertajuk  'Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali'. Civitas akademika UI menyoroti hilangnya etika bernegara akibat praktik KKN dan mendesak agar Pemilu 2024 berlangsung luber dan jurdil.

Deklarasi dari para Guru Besar UI ini juga menuntut agar semua pihak tidak memaksakan kehendak untuk memenangkan paslon tertentu di Pilpres 2024.

Pada hari yang sama, puluhan dosen dan mahasiswa Universitas Andalas Sumatra Barat menggelar manifesto politik bertajuk 'Untuk Penyelamatan Bangsa'. Manifeto dibuat sebagai bentuk keresahan warga kampus terkait situasi politik mutakhir.

Ada lima poin manifesto. Di antaranya adalah menolak segala bentuk praktik politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi, mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktik kecurangan pemilu, dan menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menegakkan aturan netralitas dalam Pemilu. serta menjalankan tugas sesuai amanah Reformasi Konstitusi.
 

Baca: UMY Gusar Pelanggaran Konstitusi hingga Hilangnya Etika Bernegara terus Mengemuka jelang Pemilu

Di Sulawesi Selatan, forum Guru Besar dan dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menyampaikan empat poin kritikan. Para Guru Besar ini mengingatkan Presiden Jokowi dan aktor politik yang ada di kabinet serta semua aparatur negara dan penegak hukum untuk tetap di koridor demokrasi dan mengepankan nilai-nilai kerakyatan.

Sementara itu sejumlah akademisi dari Universitas Khairun (Unkhair), Ternate, Maluku Utara, juga mendeklarasikan Petisi Kieraha untuk Indonesia bermartabat. Ada tujuh poin isi petisi, salah satunya meminta Presiden Jokowi agar tidak ikut terlibat dalam kampanye memenangkan salah satu paslon mengacu pada dalil etika dan marwah demokrasi.

Seperti diketahui, munculnya fenomena protes dari civitas akademika di Tanah Air ini bisa disebut sebagai mosi tak percaya dari kelompok menengah terdidik terhadap rezim penguasa.