Satryo Soemantri memiliki jejak yang fenomenal selaku Menteri Pendidikan Tinggi mulai dari didemo pegawainya sendiri hingga didemo mahasiswa perkara biaya kuliah. Gerakan mahasiswa dinilai menjadi salah satu pemiju utama Satryo dicopot dari kursi Menteri.
'Institusi Negara bukan perusahaan pribadi Satryo dan istri'. Tulisan itu dibentangkan di Gedung Kementerian Pendidikan tinggi Kamis, 20 Januari 2025 lalu. Mobil menteri juga jadi sasaran amarah pegawai yang dipicu pemecatan mendadak seorang pegawai Kemendikti. Bukan itu saja, perangai Satryo yang disebut pemarah juga jadi persoalan.
"Ya memang tidak sesuai dengan prosedur bahkan kesannya otoriter. Bahkan juga pecat-memecat itu. Padahal kita kan pemerintah. Organisasi semua itu dilindungi oleh aturan, oleh hukum sebenarnya," kata koordinator aksi Kemendikti Saintek Suwitno.
Sosok Satryo kembali menjadi sorotan ketika pada rapat di DPR pada Rabu, 12 Februari 2025 lalu. Ia menyatakan biaya kuliah berpotensi naik imbas efisiensi anggaran.
"Karena kalau bilang PTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah. Kami berharap dukungannya untuk tetap mampu memberikan pelayanan pada perguruan tinggi supaya tidak terjadi kenaikan uang kuliah tunggal (UKT)," kata Satryo dalam rapat tersebut.
Kali ini yang marah bukan hanya pegawai Kemendikti, tapi juga
mahasiswa di seluruh Indonesia. Unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap' dilakukan di berbagai daerah dengan salah satu tuntutan utamanya adalah menolak kenaikan biaya kuliah dan mencopot menteri yang tidak becus.
Tiga hari setelah Satryo rapat di DPR pada Sabtu, 15 Februari
Menteri Keuangan mewanti-wanti agar tidak ada kenaikan biaya kuliah meski ada pemangkasan anggaran.
"Pemerintah akan terus meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat perguruan tinggi tersebut," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Rakyat mencatat bukan hanya Satryo yang harus dicopot tetapi juga sejumlah menteri lainnya di kabinet gemuk Prabowo-Gibran. Salah satunya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menuai polemik karena mengeluarkan aturan yang melarang gas
elpiji tiga kilogram (kg) dijual di tingkat pengecer. Meski begitu, perombakan kabinet menjadi hak prerogatif Prabowo selaku presiden termasuk keputusan mengganti Mendikti.
"Mungkin banyak faktor ya, dia didemo oleh pegawainya sendiri salah satu hal faktor desas-desus bahwa dia berlaku kurang pantas kepada anak buahnya adalah hal yang lain. Tapi menurut saya penyumbang faktor terbesarnya adalah munculnya #Indonesiagelap yang disuarakan oleh mahasiswa karena di dalamnya ada isu kenaikan pembayaran uang kuliah dan isu-isu lainnya yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar mahasiswa," ucap oengamat komunikasi politik Hendri Satrio
"Reshuffle itu memang (hak) prerogatif presiden. Tapi kalau dilaksanakan dalam waktu 100 hari juga bukan hal yang istimewa karena sebagai prerogatif dia bisa kapan saja dilaksanakan," tambahnya.
Streaming