Bupati Cilacap Terjaring OTT KPK Terkait Dugaan Suap Proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Jumat 13 Maret 2026. Dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik mengamankan sebanyak 27 orang, termasuk di antaranya adalah Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penyelidikan tertutup tersebut. Ia mengungkapkan bahwa penangkapan ini berkaitan dengan dugaan penerimaan suap oleh pihak bupati terkait sejumlah proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap.

"Adapun OTT dilakukan karena diduga adanya penerimaan yang dilakukan oleh pihak bupati berkaitan dengan proyek-proyek di Kabupaten Cilacap," ujar Budi dalam keterangannya.

Dalam operasi tersebut, KPK juga menyita sejumlah barang bukti, salah satunya berupa uang tunai. Namun, pihak KPK belum membeberkan secara rinci total nominal uang yang diamankan karena masih dalam proses pemeriksaan dan penghitungan lebih lanjut.
 

Baca juga: Bupati Cilacap Diduga Minta THR Sejak 2025, Paling Banyak Rp100 Juta

Bupati Syamsul Auliya Rachman, yang juga merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan status hukumnya.

Setelah terjaring OTT, Bupati Syamsul sempat menjalani pemeriksaan awal di Mapolresta Banyumas sejak Jumat sore. Pada malam harinya, sekitar pukul 21.12 WIB, rombongan KPK yang terdiri dari tujuh mobil membawa Syamsul menuju Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.

Selain bupati, Sekretaris Cilacap, Sadmoko Danardono turut dibawa ke Jakarta. Mereka diberangkatkan melalui Stasiun Purwokerto menggunakan Kereta Api Purwojaya pada pukul 21.37 WIB dengan pengawalan ketat penyidik yang membawa beberapa tas ransel dan koper.

Sementara itu, beberapa pejabat lain yang sempat dimintai keterangan di Mapolresta Banyumas telah diperbolehkan pulang oleh penyidik. KPK dijanjikan akan segera memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan status hukum para pihak yang terlibat dalam operasi ini.