4 February 2024 01:21
Merasa prihatin dengan sikap Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya yang dinilai menjauh dari nilai-nilai demokrasi, para guru besar dan civitas akademika UGM mengeluarkan petisi untuk Presiden Joko Widodo. Petisi dibacakan Guru Besar Psikologi UGM, Prof Koentjoro di Balairung UGM, Rabu 31 Januari 2024.
"Kami menyesalkan berbagai tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM," ujar Koentjoro.
Para Guru Besar dan civitas akademika UGM menyayangkan tindakan Presiden Joko Widodo yang tidak memegang janjinya sebagai alumni UGM. Menurut para Guru Besar, bukannya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Joko Widodo justru melakukan penyimpangan dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial. Di antaranya dengan mentolerir pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi yang memutuskan syarat usia capres-cawapres 2024.
Kepala Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM selaku inisiator petisi mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia mengalami democratic backsliding atau kemunduran demokrasi. Untuk itu para akademisi berharap baik presiden, DPR, dan jajaran pemerintahan lain segera mengambil langkah-langkah agar tidak terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia.
Respons petisi para Guru Besar dan civitas akademika UGM, Presiden Joko Widodo hanya berkomentar singkat dengan menyebut petisi tersebut sebagai hak demokrasi.
"Ya itu hak demokrasi," kata Presiden Joko Widodo menanggapi soal petisi Civitas Akademika UGM, Kamis, 1 Februari 2024.
Selain dari para Guru Besar dan civitas akademika UGM, suara keprihatinan terhadap berbagai penyelewengan demokrasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo juga disuarakan civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan rektor Universitas Islam Indonesia, Prof Fathul Wahid Kamis lalu, civitas akademika UII mendesak Presiden Joko Widodo agar menghentikan tindakan melawan hukum. Di antaranya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam Pilpres 2024.
Dalam pernyataan yang diberi tema 'Indonesia Darurat Kenegarawanan', para civitas akademika UII menilai menjelang pelaksanaan Pemilu pemerintah telah menggunakan kekuasaan secara terang-terangan untuk mendukung kepentingan politik kubu tertentu dengan mengerahkan sumber daya negara.
Karena itu civitas akademika UII mendesak DPR dan DPD aktif untuk melakukan pengawasan dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk merawat cita-cita kemerdekaan.
"Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden RI, Joko Widodo." kata Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Fathul Wahid, Kamis, 1 Februari 2024.
Langkah civitas akademika UGM dan UII merilis kritik terbuka kepada Presiden Jokowi dalam beberapa hari terakhir juga diikuti oleh banyak civitas akademika di sejumlah kampus lain. Aantara lain civitas akademika Universitas Andalas Padang, civitas akademika Universitas Hasanuddin Makassar, civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lain-lain.
Streaming