GELIAT pasar keuangan global yang dinamis kerap kali menempatkan mata uang negara-negara berkembang, termasuk rupiah, dalam posisi rentan.
Pelemahan rupiah yang pada akhir pekan lalu menembus level psikologis 18.000 per dolar AS telah menjadi pengingat bahwa stabilitas ekonomi menuntut lebih dari langkah yang sudah dilakukan saat ini.
Di tengah tekanan global yang belum mereda, keluarnya arus modal dari pasar negara berkembang, serta meningkatnya ketidakpastian investasi, pasar membutuhkan satu hal yang paling mendasar, yaitu keyakinan.
Kita patut memberikan catatan penting terhadap pertemuan antara Gubernur Bank Indonesia (BI), Menteri Keuangan, Menteri Sekretariat Negara, dan pimpinan DPR pada Sabtu, 6 Juni. Pertemuan tiga pilar itu menghasilkan satu komitmen krusial yakni memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter demi menjaga stabilitas rupiah.
Di atas kertas, konsensus ini membawa angin segar untuk membantu menenangkan volatilitas pasar. Namun, otoritas juga harus menyadari bahwa pertemuan tersebut jelas bukan obat mujarab atau panacea yang seketika bisa membalikkan keadaan dalam semalam.
Kepercayaan pasar tidak hanya dibangun dari koordinasi. Ia juga lahir dari keberanian membenahi persoalan yang selama ini menjadi perhatian investor. Salah satunya dalam penggunaan anggaran negara.
Pasar memahami bahwa pemerintah membutuhkan ruang fiskal untuk menjalankan program-program prioritas. Akan tetapi, pasar juga ingin melihat bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki akuntabilitas, efektivitas, dan dampak ekonomi yang terukur.
Dalam kaitan itu, kita apresiasi langkah tegas penegakan hukum dugaan kasus korupsi pada pelaksanaan program
Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah pun dengan cepat bergerak membenahi tata kelola dimulai dari perombakan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Keseriusan menjaga kredibilitas fiskal dipertegas oleh langkah BGN. Atas restu Presiden Prabowo Subianto, pimpinan baru BGN mencanangkan langkah efisiensi yang berani. Kebijakan moratorium pembukaan dapur baru MBG sekaligus menjadi jeda untuk mengevaluasi efektivitas program.
Tidak hanya itu, pengalihan fokus program MBG agar mengedepanlan kalangan kurang mampu dan wilayah yang sulit akses layanan publik merupakan langkah korektif yang sangat tepat. Itu adalah bentuk manifestasi dari belanja negara yang berkeadilan dan efisien.
Akan tetapi, untuk benar-benar meredam pelemahan rupiah dan membalikkan trennya ke arah penguatan yang berkelanjutan, diperlukan daya dorong yang jauh lebih besar. Yang diperlukan saat ini adalah kebijakan yang mampu memperlebar ruang pertumbuhan sektor riil, meningkatkan produktivitas industri berorientasi ekspor, dan menekan defisit transaksi berjalan secara struktural.
Peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) harus semakin dioptimalkan. KSSK harus menjadi pusat orkestrasi kebijakan yang mampu membaca risiko lebih dini, merumuskan respons kebijakan yang cepat, dan menyampaikan komunikasi yang solid kepada publik dan pelaku pasar.
Rupiah memang sedang berada dalam tekanan berat. Namun, sejarah menunjukkan bahwa pasar tidak hanya menghukum kelemahan, tetapi juga menghargai kesungguhan dan ketepatan dalam melakukan pembenahan.
Koordinasi fiskal dan moneter yang diperkuat adalah langkah awal yang baik. Kini yang ditunggu adalah bukti bahwa seluruh instrumen negara benar-benar bergerak dalam satu irama.
Kita perlu ingatkan bahwa kepercayaan tidak dibangun oleh kata-kata, melainkan oleh konsistensi tindakan. Dan dari sanalah kekuatan rupiah pada akhirnya akan kembali menemukan pijakannya.
Streaming