KPK Tunggu Salinan Rehabilitasi Presiden untuk Bebaskan Ira Puspadewi

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu salinan surat keputusan Presiden Prabowo Subianto soal pemberian rehabilitasi untuk eks Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi cs, terkait kasus korupsi proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara. Jika sudah diterima, Ira akan dibebaskan.

“Setelah itu kami segera melakukan proses terhadap surat tersebut, dan tentunya setelah proses selesai akan ada surat keputusan pimpinan untuk mengeluarkan tiga direksi yang sedang berperkara ini,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 25 November 2025.

Asep mengatakan, salinan keputusan Presiden penting untuk dijadikan acuan KPK memberikan surat perintah pelepasan kepada para terdakwa dalam kasus ini. Terbilang, KPK tidak bisa melepas terdakwa sembarangan.

“Itu dari Kementerian Hukum membawakan surat keputusan kepada kami,” ucap Asep.

KPK cuma bisa menghormati keputusan Presiden yang telah memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspadewi cs. KPK tidak bisa menggugat keputusan yang sudah menjadi hak prerogatif Kepala Negara itu.

“KPK menghormati keputusan rehabilitasi keputusan yang diberikan Presiden sebagai hak prerogatif Presiden kepada tiga terdakwa,” ujar Asep.

Presiden berikan rehabilitasi 3 direksi PT ASDP

Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada tiga tersangka korupsi kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN), oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) periode 2019–2022. Para tersangka yang diberikan rehabilitasi yaitu Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono.

"Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini, presiden ri telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dikutip dari Youtube Setpres, Selasa, 25 November 2025.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menjelaskan, pemberian rehabilitasi berdasarkan usulan DPR. Lembaga legislatif pusat itu menerima aspirasi dari masyarakat terkait kasus korupsi tersebut pada 2024.

"Sehubungan dengan dibamika yang terjadi mengenai permasalahn di ASDP yang telah terjadi di bulan Juli 2024, berbagai pengaduan dan aspirasi disampaikan kepada DPR," ungkap Dasco. (Can)