Menkeu Purbaya Soroti Rencana Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan urgensi rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai Rp5,2 triliun. Purbaya mengingatkan adanya risiko gagal bayar (default) yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan nasional.

Rencana penghimpunan dana melalui surat utang ini dimaksudkan untuk membiayai proyek infrastruktur, salah satunya pembangunan LRT Jakarta rute Manggarai-Dukuh Atas. Namun, Purbaya menilai langkah tersebut perlu dikaji lebih dalam.

“Kalau hitungan saya sih kalau uangnya banyak ya ngapain pinjam? Tapi kalau butuh ya enggak apa-apa pinjam saja," ujar Purbaya dalam tayangan Headline News Metro TV, Selasa, 8 September 2026.

Hingga saat ini, Kementerian Keuangan mengaku belum menerima penjelasan resmi dari Pemprov Jakarta terkait detail penerbitan obligasi tersebut. Purbaya juga merujuk pada krisis keuangan di beberapa negara Amerika Latin, seperti Brasil, sebagai pelajaran berharga.
 

Menurutnya, masalah muncul ketika pemerintah daerah gagal membayar utang, namun akhirnya pemerintah pusat yang harus memikul beban tanggung jawab tersebut. Hal inilah yang ingin diantisipasi untuk mencegah gangguan pada stabilitas ekonomi negara.

Sebagai alternatif bagi daerah yang mengalami kendala fiskal dalam membangun infrastruktur, Purbaya menyarankan agar Pemda mengajukan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) alih-alih langsung terjun ke pasar obligasi.

“Ketika default ramai-ramai, yang ditunjuk pusat juga. Akibatnya, tadinya enggak apa-apa cuma segitu, begitu di-problem ya dihitung jadi besar. Akhirnya negaranya terganggu juga. Jadi itu yang kita cegah sebisa mungkin," tegasnya.