Etika Calon Penguasa

Apa sanksi bila pemimpin ingkar janji? Dalam sistem ketatanegaraan di negeri ini belum ada aturan hukum atau lembaga yang dapat mengadili seorang pemimpin yang ingkar janji. Dalam demokrasi elektoral, satu-satunya sanksi adalah sanksi sosial yakni tidak dipilih kembali.

Menjelang pesta demokrasi, janji manis bertebaran di sana sini. Yang menjadi pertanyaan, apakah program dan gagasan yang ditawarkan akan ditunaikan bila terpilih untuk menduduki jabatan?

Pemilihan Umum adalah ajang kompetisi, saat para kandidat berebut simpati. Rakyat akan menguji setiap program dan gagasan yang ditawarkan para politisi. 

Dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 2015, Majelis Ulama Indonesia membuat fatwa tentang pemimpin yang mengingkari janji. Fatwa tersebut berlaku bagi pemimpin dan calon pemimpin publik baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Ada sejumlah poin fatwa MUI bagi pemimpin yang ingkar janji:
1. Jabatan merupakan amanah yang pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. 
2. Calon pemimpin harus memiliki kompetensi dan kemampuan menjalankan amanah.
3. Calon pemimpin tidak boleh mengumbar janji, melakukan perbuatan di luar kewenangannya.
4. Mengingkari janji hukumnya haram.
5. Janji memberi imbalan agar mendapat suara hukumnya haram, karena termasuk suap.
6. Pemimpin yang tidak melaksanakan janji kampanye adalah berdosa dan tidak boleh dipilih kembali.

Dalam kampanye, orasi jangan sampai kehilangan kendali seperti mengumbar janji. Firman Allah dalam QS Al-Isra:34 "...dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

Islam juga mengajarkan untuk berperilaku terpuji atau ikhsan. Dalam kampanye, sampaikan program dan gagasan tanpa kampanye hitam, ujaran kebencian atau hoaks.

Etika politik adalah isu yang kerap didiskusikan sekaligus kerap terlupakan. Apakah sistem pendidikan kita sudah memberi penekanan yang memadai untuk membangun etika dan moralitas anak bangsa? Berbagai persoalan etika politik masih kita hadapi, mulai politik uang, lemahnya pengawasan hingga lemahnya keteladanan dari para elite.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur, kompeten dan visioner dalam mengelola negara. Kehancuran sebuah bangsa bukan karena pemimpinnya yang tidak pintar, tapi karena pemimpinnya tidak jujur.