ICW dan KontraS Sambangi KPU Tagih Trasparansi Pemilu 2024

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menagih transparansi Pemilu, Kamis 22 Februari 2024.

ICW dan KontraS menilai berbagai persoalan muncul ke permukaan akibat kesalahan pemindaian data pada Sirekap yang akhirnya berimplikasi pada kegaduhan berbagai kecurangan di hari pencoblosan. 

"Permohonan informasi mengenai Sirekap yang kami ajukan meliputi dokumen pengadaan, dokumen anggaran, dan juga daftar kerusakan yang pernah terjadi di Sirekap," ujar Egi, di Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024.

ICW juga mengkritik keengganan KPU RI membuka anggaran Sirekap dan mempertanyakan mengapa dana yang dianggarkan justru menghasilkan sistem yang berantakan. 

"Kami juga ingin memeriksa, anggarannya sebesar apa, detailnya seperti apa, digunakan untuk apa saja, apakah perencanaannya sejak awal sudah dilakukan dengan patut atau tidak. Karena perencanaan yang buruk di awal bisa berdampak pada kerusakan atau praktik buruk di akhirnya," jelas dia.
 

Baca Juga: Parlemen ASEAN Prihatin Melihat Pemilu di Indonesia

Kepala Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayoga menjelaskan pihaknya ingin menelisik lebih jauh mengapa KPU menggunakan sistem yang dianggap belum siap untuk Pemilu 2024 yang begitu rumit.

Sementara itu KontraS menyoroti permasalahan tingginya petugas KPPS yang meninggal dunia. Mereka mempertanyakan mengapa KPU tidak belajar dari pengalaman Pemilu 2019 yang lalu, di mana lebih dari 800 petugas KPPS meninggal dunia.

"Kami meminta pertanggungjawaban KPU. KPU seharusnya bisa secara terbuka dan transparan menyampaikan kepada publik apa sebetulnya alasan sesungguhnya (petugas KPPS meninggal)," ujar Rozy.