Ramai-Ramai Tuduh PDIP Dalang Kenaikan PPN 12%

Keputusan pemerintah untuk tetap menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12?rimbas pada memanasnya hubungan PDI Perjuangan (PDIP) dengan Gerindra. Pasalnya PDIP dituduh bermain drama dengan berpura-pura membela rakyat kecil, padahal kenaikan PPN 12% merupakan tanggung jawab PDIP yang 2021 lalu menjadi pimpinan pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Muhammad Haikal menyesalkan sikap PDIP yang balik badan.  Haikal meminta ketegasan PDIP, apakah bakal menjadi oposisi atau mendukung kebijakan pemerintah.

“Dulu pengusungnya adalah pemerintah yang dikuasai oleh PDIP. Wakil Ketua Komisi XI 11 dari PDIP. Pada era-era itu itu teman-teman saya itu yang dari PDIP itu yang pada membela peningkatan. Tapi mereka-mereka juga yang hari ini sekarang malah bebalik seakan-akan Presiden Prabowo jadi penjahat begitu kan?,” kata Haikal.

 

“Kalau memang bunyinya seperti ini kalau PDIP pun seperti itu, ya kalau mereka mau terang-terangan jadi oposisi, jadi oposisi saja begitu. Daripada sekarang tidak jelas warnanya,” ujarnya.

Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyebut salah alamat jika undang-undang harmonisasi perpajakan diinisiatori PDI Perjuangan. Saat itu Undang-Undang HPP diusulkan oleh pemerintahan di era presiden Jokowi dalam hal ini Kementerian Keuangan.

Deddy mensyaratkan kenaikan pepn 12% disetujui dengan asumsi kondisi ekonomi nasional dan ekonomi global membaik.

“Jelas bahwa itu usulan pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Bahwa PDI Perjuangan ada Panja di situ itu kesepakatan di dalam komisi maupun lintas fraksi, bukan kemauan PDIP. Siapa yang menginisiasi? pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Kemarin undang-undang Pemilukada saja yang sudah disahkan di Baleg bisa putus-dibatalkan, kenapa ini enggak?,” kata Deddy.

Deddy menyatakan fraksi PDIP meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kenaikan PPN menjadi 12?ngan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Politisi PDIP itu memastikan PDIP tak menyalahkan presiden Prabowo dan bukan meminta untuk membatalkan undang-undang.