Mendagri: Ada Oknum Kepala Daerah Manipulasi Data Inflasi

2 October 2024 13:14

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerima laporan bahwa tidak sedikit kepala daerah yang berupaya untuk memanipulasi data inflasi. Modus ini di antaranya dilakukan dengan meminta secara langsung kepada kepala Badan Pusat Statistik (BPS) daerah hingga melakukan operasi pasar murah di tempat BPS biasa melakukan survei lapangan.

"Sekarang saya mendapat modus baru. Modus barunya rekan-rekan kepala daerah ini langsung datangin kantor BPS di kantor kabupaten/kota masing-masing," kata Tito dalam keterangannya, Kamis, 26 September 2024. 

Jika BPS menolak bekerja sama, maka para kepala daerah ini memiliki modus lain. Mereka biasanya akan menggelar pasar murah di tempat pengambilan sampel BPS.

"Rekan-rekan harus hafal, mereka juga tahu, ngintipin BPS, kalau enggak bisa diajak kerja sama supaya bagus, dia ngintipin BPS tuh biasanya ngambil sampelnya pasar mana aja. Saya tahu modus-modus kepala daerah itu," ujar Tito. 
 

Baca juga: Indonesia Deflasi Lima Bulan Berturut-turut, Ini Penyebabnya

Diketahui, sejak 2023 pemerintah mendesain dana insentif daerah dengan salah satu faktornya adalah inflasi di tiap kabupaten/kota dan provinsi terkendali. Pada 2023 penerima insentif fiskal kategori pengendalian inflasi diberikan pemerintah sebanyak 33 daerah per periode.

Sementara di tahun ini, daerah penerima bertambah menjadi 50 daerah per periode. Sehingga, peluang daerah mendapatkan alokasi insentif fiskal menjadi lebih besar.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Silvana Febriari)