PBNU Dukung Penuh Proses Penyidikan Kasus Korupsi Kuota Haji

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung penuh proses penyidikan kasus korupsi kuota haji 2023-2024. PBNU mengaku siap memberikan keterangan apabila diminta oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jika ada pengurus yang memang diperlukan keterangannya tentu kita sungguh-sungguh menghormati. Kita harapkan yang dimintai keterangan bisa memberikan penjelasan dengan baik," kata Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf di Gedung Kementerian Sosial Senin sore, 15 September 2025. 

PBNU menegaskan bahwa organisasinya tidak terlibat dalam proses pembagian kuota haji. PBNU sejak awal mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta menghormati kerja KPK dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. 

"Kami memastikan bahwa PBNU tidak terlibat di dalam proses pembagian kuota maupun yang lain-lainnya. Kita bisa pastikan itu, PBNU tidak terlibat," ujar pria yang kerap disapa Gus Ipul tersebut.
 

Baca juga: KPK Telusuri Duit Korupsi Kuota Haji ke Ormas Keagamaan

Sebelumnya, KPK menyatakan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana kasus kuota haji, termasuk ke PBNU. KPK menegaskan penelusuran itu bukan untuk mendiskreditkan PBNU, melainkan sebagai bagian dari kewajiban memulihkan kerugian keuangan negara.

"Kita memang setiap menangani perkara tindak pidana korupsi kita akan meneliti dan menelusuri ke mana uang-uang itu pergi karena kita diberikan kewajiban untuk asset recovery," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 11 September 2025.