Presiden Minta Penyelesaian Konflik Rempang Mengedepankan Hak Warga

Jakarta: Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta penyelesaian masalah proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, mengedepankan hak dan kepentingan warga. Konflik di Rempang harus diselesaikan dengan baik.

"Kami diberikan tugas oleh Pak Presiden untuk menyelesaikan persoalan (Rempang-Red.) ini dengan baik, melibatkan kementerian lain," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 25 September 2023.

Bahlil memastikan, hasil pertemuan dengan tokoh masyarakat, warga Rempang tidak akan relokasi ke pulau lain. Masyarakat yang sudah turun-temurun menghuni Pulau Rempang akan dipindahkan ke desa terdekat.

"Bukan relokasi, tapi pergeseran. Kalau relokasi dari pulau A ke pulau B. Tadinya kita mau geser relokasi dari (Pulau) Rempang ke (Pulau) Galang. Tetapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang," papar Bahlil.

Pemerintah menjanjikan hak atas lahan seluas 500 meter per segi untuk warga Rempang. Warga juga akan mendapatkan rumah tipe 45 dengan luas lahan 150 meter atau senilai Rp120 juta. Selagi berproses, menurut Bahlil, setiap warga diberikan uang tunggu untuk hidup Rp1,2 juta. Juga uang sewa tempat tinggal senilai Rp1,2 juta per keluarga.

"Jadi kalau satu keluarga ada 4 orang mendapatkan uang tunggu Rp4,8 juta dan uang kontrak rumah Rp1,2 juta," beber Bahlil.

Bahlil menerangkan, lahan yang akan dipakai sebagai kawasan industri hanya 7.000 hektare dari 17 ribu hektare luas Pulau Rempang. Sisanya tetap menjadi hutan lindung. Lagi pula dari 7.000 hektare yang akan disulap menjadi kawasan pabrik kaca dan panel surya hanya 2.300 hektare.

Kampung terdampak meliputi Kampung Pasir Panjang, Sembulang Tanjung, Sembulang Hulu, dan Kampung Blongkeng. "Kita geser ke Tanjung Benony yang lokasinya tidak lebih dari 3 kilometer," ujar Bahlil.

Bahlil membantah warga kampung terdampak harus sudah pindah pada 28 September 2023. Pemerintah masih sosialisasi. Pemerintah menggunakan pendekatan halus. Bahlil mengatakan 300 dari 900 keluarga sudah suka rela dipindahkan.

"Jadi jangan salah persepsi. Ini kan masih bagian proses sosialisasi. Saya sudah menyampaikan saudara-saudara kita nanti kita akan tentukan tanggalnya," terangnya.

Pemerintah mengakui proses relokasi tak selalu mulus. Warga sempat saling otot dengan aparat. Tapi, kini situasi sudah adem. Menurut Bahlil, delapan warga yang sempat ditahan sudah dibebaskan.

Pemerintah sedang berupaya menyulap sebagian lahan Pulau Rempang menjadi kawasan industri pada 2024. Pabrik kaca akan dibangun di Rempang Eco-City. Investornya Xinyi Group. Total investasinya Rp174 triliun.