LSM Unjuk Rasa Protes Penerbitan SHGB di Laut Sidoarjo

Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Sidoarjo berunjuk rasa ke kantor ATR/BPN Sidoarjo Jawa Timur, Kamis, 30 Januari 2025. Mereka memprotes penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk dua perusahaan di perairan pesisir Sedati, Sidoarjo. 

Para aktivis ini menuntut BPN Sidoarjo untuk bertanggung jawab atas terbitnya SHGB di perairan seluas 657 hektare di perairan Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati. Mereka juga menuntut kepala pertanahan Sidoarjo untuk mundur bila tidak bisa bertanggung jawab atas kasus ini.

"Kita teman-teman LIRA, LMRI RI dan Gerakan Pemuda Sidoarjo (GPS) melihat fenomena yang ada di Indonesia, yang dikaitkan dengan Tangerang itu ternyata sampai ke Sidoarjo. Ada beberapa titik, ada 657 hektare sama di Tlocor itu kita sampaikan ke BPN. Ketika itu dikuasai korporat, itu kayaknya enggak benar," kata Koordinator Aksi, Nanang Romli. 
 

Baca juga: Polemik Terbitnya SHM di Laut Juga Terjadi di Sumenep

Menanggapi aksi protes, Kepala BPN Sidoarjo Muhammad Rizal menegaskan tidak akan ada izin perpanjangan SHGB di kawasan yang dimaksud. SHGB di lokasi itu sebagian akan habis masa berlakunya 2026 dan sebaganin habis masa berlakunya pada 2029 mendatang. 

"Terkait dengan HGB laut itu Pak Menteri sudah menyampaikan ke media waktu itu. Jadi kan ada dua mekanisme yang harus ditempuh, jangka waktunya akan berakhir pada tahun 2026 dan tidak diperpanjang," ujarnya. 

Muhammad Rizal juga menegaskan SHGB di wilayah daratan yang kini telah berubah menjadi laut karena abrasi tidak berlaku lagi. "Itu sudah tanah musnah. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 Pasal 40, salah satu hapusnya hak guna bangunan itu adalah tanahnya musnah," tegasnya.