Wali Kota Semarang Luncurkan Program Layanan Cepat Persetujuan PBG

Semarang: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti meluncurkan program layanan cepat Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di Dinas Penataan Ruang (Disnaru) Kota Semarang, Kamis, 22 Mei 2025. Program ini mempermudah MBR untuk mendapatkan PBG.

Pemkot Semarang telah menyiapkan sistem berbasis daring melalui simbg.pu.go.id yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan, serta dapat diakses dengan mudah, cepat, dan transparan oleh masyarakat Kota Semarang. Semua proses ini bebas biaya retribusi untuk pemohon MBR retribusi Rp0.

Agustina mengaku kebijakan pengurusan perizinan melalui daring mengemuka sebagai solusi untuk mewujudkan upaya pemberatasan pungutan liar yang kerap dikeluhkan.  Layanan percepatan penerbitan PBG ini memiliki persyaratan dokumen yang tidak rumit. 

"Untuk masyarakat yang punya laptop dan punya jaringan yang kuat, bisa dari rumah. Kalau ada kesulitan, baru ke sini (kantor Disnaru Kota Semarang)," kata Agustina, dalam program Metro Pagi Primetime Metro TV, Jumat, 23 Mei 2025.
 

Baca: Pemkot Semarang Sambut Hangat Kunjungan Delegasi Nanjing

Menurut Agustina, Kota Semarang menjadi yang pertama dalam mengimplementasikan program ini di wilayah Jawa Tengah (Jateng). Untuk itu, dirinya mendorong jajarannya untuk turut ambil bagian dan segera menindaklanjuti kebijakan ini dengan cepat.

Sebagai informasi, layanan PBG MBR hadir dalam rangka mendukung percabatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah. Program ini merupakan tindak lanjut untuk dukungan percepatan pelaksanaan program demi mencapai kesejahteraan rakyat. 

Selain menindaklanjuti keputusan bersama tiga menteri, Pemkot Semarang juga telah menerbitkan peraturan Wali Kota Semarang nomor 19 tahun 2025, tentang pembebasan retribusi persetujuan bangunan Gedung bagi MBR yang mengatur tentang kriteria dan tata cara memperoleh pembebasan retribusi PBG bagi MBR.