Gebrakan hingga PR Sektor Pendidikan di Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta: Tepat setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan. Program-program di sektor pendidikan penting untuk menjadi perhatian.

Pemerintahan Prabowo-Gibran diwarisi anggaran pendidikan 2025 sebesar Rp724,26 triliun, atau setara 20 persen dari total APBN. Namun, anggaran ini tersebar di banyak kementerian.

Dengan warisan anggaran ini, sejumlah gebrakan sudah dilakukan Prabowo-Gibran guna memperbaiki sektor pendidikan. Metrotvnews.com mencatat sejumlah program pendidikan yang dicanangkan dan berjalan dalam setahun pemerintahan.

1. Sekolah Rakyat

Program Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi siswa kalangan miskin dan miskin ekstrem. Penerima manfaat program tersebut bakal mengenyam pendidikan gratis dari tingkat SD hingga SMA.

Program ini berada di bawah komando Kementerian Sosial (Kemensos). Anggaran Sekolah Rakyat untuk 2025 sekitar Rp7 triliun. Namun, dana itu tak hanya terpusat di Kemensos, melainkan di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk kebutuhan pembangunan gedung baru.

Hingga berita ini dibuat, ada 165 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan setiap sekolah mampu menampung sekitar seribu siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Gus Ipul menyebut satu Sekolah Rakyat rata-rata bisa menampung sekitar 1.000 siswa mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

"Jadi sekolah rakyat itu ada yang beroperasi pada saat bulan Juli diawali ada 63 titik. Di bulan Agustus ada tambah 37 titik. Di bulan September ada tambahan 65 titik. Jadi per hari ini sudah ada 165 titik beroperasi Sekolah Rakyat rintisan," kata Gus Ipul saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dalam keterangannya, Sabtu, 11 Oktober 2025.

Anggaran Sekolah Rakyat untuk 2026 ditetapkan meningkat menjadi Rp24,9 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan 200 lokasi baru (Rp20 triliun) dan biaya operasionalnya (Rp4,9 triliun), yang mencakup infrastruktur, gaji guru, dan penyediaan laptop untuk siswa.

2. Sekolah Garuda

Pemerintah meluncurkan 16 titik Sekolah Garuda yang tersebar di seluruh Indonesia pada Rabu, 8 Oktober 2025. Program turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo ini dirancang sebagai model pendidikan unggul baru. Transformasi Sekolah Garuda menjadi salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintahan Prabowo.

"Program ini adalah untuk menciptakan satu wahana bagi anak-anak yang memang memiliki keinginan kuat untuk nantinya menjadi peneliti, menjadi industri yang unggul," kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto dalam peluncuran 16 Sekolah Garuda, Rabu, 8 Oktober 2025.

Setiap Sekolah Garuda dirancang dengan standar nasional, fasilitas modern, tenaga pendidik profesional, dan kurikulum yang mendorong kreativitas, sains, serta teknologi. Brian menyampaikan langkah ini merupakan bagian dari transformasi pendidikan nasional, agar kualitas SDM Indonesia mampu bersaing di tingkat global.

"Sekolah Garuda ini kita berharap akan lahir calon-calon pemimpin bangsa yang berakar pada nilai-nilai luhur berdaya saing global, dan mampu membawa Indonesia berdiri terhormat di panggung dunia," kata Brian.

Program Sekolah Garuda hadir melalui dua skema. Pertama, Sekolah Garuda Baru yang dibangun dari nol di wilayah dengan akses pendidikan terbatas. Kedua, Sekolah Garuda Transformasi yang memperkuat SMA atau MA dan guru, agar para siswanya mampu menembus perguruan tinggi terbaik dunia.

Sementara ini, ada 16 Sekolah Garuda yang sudah diluncurkan, berikut ini daftarnya:

1. SMAN 10 Fajar Harapan, Aceh
2. SMA Unggul Del, Sumatera Utara
3. MAN Insan Cendekia Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
4. SMAN Unggulan MH Thamrin, DKI Jakarta
5. SMA Cahaya Rancamaya, Jawa Barat
6. SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah
7. SMA Pradita Dirgantara, Boyolali, Jawa Tengah
8. SMAN 10 Samarinda, Kalimantan Timur
9. SMAN Banua BBS, Banjarbaru, Kalimantan Selatan
10. MAN Insan Cendekia Gorontalo, Gorontalo
11. SMAN Siwalima, Ambon, Maluku
12. SMA Averos, Sorong, Papua Barat Daya
13. Sekolah Garuda Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung
14. Sekolah Garuda Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur
15. Sekolah Garuda Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
16. Sekolah Garuda Bulungan, Kalimantan Utara.

Pemerintah mengalokasikan Rp2 triliun dari Anggaran Pendidikan 2025 untuk program Sekolah Garuda. Anggaran itu setara 0,27 persen dari total anggaran pendidikan.

Pemerintah menetapkan target ambisius hingga 2029, yakni pembinaan 80 sekolah transformasi dan pembangunan 20 Sekolah Garuda Baru sebagai bagian dari ekosistem pendidikan unggul.

Sekolah unggulan Garuda MH Thamrin, Jakarta. Dok Badan Komunikasi Pemerintah

3. Revitalisasi Sekolah dan Digitalisasi Pendidikan

Program ini di bawah komando Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Hingga Oktober 2025, Kemendikasmen menyebut ada kenaikan target satuan pendidikan yang disasar lewat program Revitalisasi Satuan Pendidikan, dari awal 10.440 sekolah menjadi 16.139 sekolah.

Khusus, di lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, target awal sasaran penerima manfaat program hanya 9.429 sekolah, terdiri dari 1.241 PAUD, 4.053 SD, 2.753 SMP, dan 1.382 SMA. Namun, setelah proses pemantauan dan evaluasi, jumlahnya naik menjadi 13.777 sekolah dengan penggunaan anggaran Rp16,9 triliun dari jenjang PAUD hingga SMA.

Kemudian, di lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK). Realisasi tersebut juga mengalami kenaikan sekitar 100 persen dari target awal yaitu 982 satuan pendidikan menjadi 1.943 satuan pendidikan, yang terdiri dari 1.439 sekolah menengah kejuruan (SMK), 382 sekolah luar biasa (SLB), 122 satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan sanggar kegiatan belajar (SKB). Total anggaran yang digelontorkan untuk program ini mencapai Rp3,1 triliun dengan progres pembangunan keseluruhan per September 2025 telah mencapai sekitar 60 persen.

Sementara itu, ada 419 sekolah masih proses finalisasi. Terdiri dari, 103 PAUD, 222 SD, 68 SMP, dan 26 SMA. Ia menyebut optimalisasi jumlah penerima sasaran bertujuan untuk mempercepat hasil dari program Revitalisasi Satuan Pendidikan.

"Sekolah harus bagus, harus bersih, harus baik, tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada wc untuk anak-anaknya," tegas Prabowo di peringatan Hari Guru Nasional.

Kemudian, ada program digitalisasi pendidikan. Program ini menjadi upaya untuk mempercepat transformasi digital di ruang kelas. Pemerintah akan menyalurkan perangkat papan tulis interaktif (smart board) ke berbagai sekolah, guna meningkatkan mutu pembelajaran dan memperkenalkan teknologi sejak dini kepada siswa.

Program ini berangkat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Revitalisasi Satuan Pendidikan, SMA Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran. Pemerintah menyebut digitalisasi pembelajaran merupakan media untuk membangun ekosistem digital classroom dan pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan tuntutan zaman.

4. Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Guru

Ada sejumlah gebrakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru. Ambil misal program bantuan pendidikan guru. Lewat program ini, pemerintah memberikan bantuan pendidikan bagi guru yang belum menyelesaikan pendidikan tinggi.

Bantuan ini diberikan agar guru bisa menamatkan studi hingga jenjang D4 atau S1, dengan dukungan dana sebesar Rp3 juta per semester. Langkah ini diharapkan bisa memperkuat kapasitas profesional guru, terutama di daerah.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung kesejahteraan guru honorer. Lewat program ini, guru honorer menerima bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan. Meskipun jumlahnya belum besar, inisiatif ini dinilai sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kontribusi guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di banyak wilayah Indonesia.

"Jangan pernah merasa tidak ada biaya untuk belajar, jangan pernah merasa bahwa karena kekurangan biaya anak-anak harus berhenti sekolah. Insya Allah pemerintah akan berusaha membantu," kata Mendikdasmen Mu'ti dalam acara Perayaan Hardiknas 2025 di SDN 02-03 Leuwibatu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Jumat, 2 Mei 2025.

Ilustrasi. MI/Bary Fathahillah.

PR Sektor Pendidikan

Masih ada sederet pekerjaan rumah (PR) sektor pendidikan yang harus diselesaikan pemerintahan Prabowo-Gibran. Soal peta jalan pendidikan nasional, misalnya.

Indonesia dinilai belum memiliki peta jalan dan cetak biru (blue print) pendidikan yang jelas. Ini bisa dilihat dari kerap berubahnya kurikulum pendidikan. Istilah 'ganti menteri ganti kurikulum' seolah menjadi dogma di sektor pendidikan yang sulit dipatahkan.

Di sisi lain, Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) juga belum pernah ada perubahan. Revisi beleid ini dinilai bisa jadi salah satu jalan menuntaskan PR ini. Namun, proses revisi UU Sisdiknas ini belum bergerak maju.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menilai roadmap pendidikan nasional amat penting. Peta jalan ini dibutuhkan agar sistem pendidikan tidak terus berganti setiap ada perubahan pemerintahan. Konsistensi arah pendidikan akan membuat kebijakan lebih stabil.

Revisi UU Sisdiknas juga diharapkan mampu memutus siklus kebijakan jangka pendek. Pendidikan harus dijalankan dengan visi jangka panjang. Peta jalan yang jelas akan menjadi pijakan pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, lembaga Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 34 UU Sisdiknas. MK mengabulkan gugatan agar pendidikan SD hingga SMP negeri dan swasta gratis.

Sorotan lainnya ada pada pengelolaan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. Mayoritas, anggaran itu masih dikelola kementerian lain, bukan kementerian yang spesifik mengurusi pendidikan. Tentunya, masih ada sejumlah PR lain di sektor pendidikan yang menanti gebrakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Bisakah diselesaikan?