Rifqinizamy Optimistis Pemindahan Sepenuhnya ke IKN Terealisasi 2028

Jakarta: Ketua Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda, mendukung penuh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang ditargetkan pada 2028 akan memindahkan seluruh personalia trias politica, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal itu berkesesuaian dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan proyeksi IKN akan digunakan optimal pada 2028.

"Artinya komitmen Presiden Prabowo yang ditandai dengan kepindahan seluruh trias politica ke IKN pada 2028 akan terlaksana," ujar Rifqinizamy saat memimpin Rapat Kerja Komisi II dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, di Kompleks Parlemen,  Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I itu mengungkapkan pembangunan IKN telah disokong dana yang memadai secara bertahap. Dia optimistis IKN segera terealisasi. Termasuk, investasi dari berbagai pihak yang turut serta menopang dan mendukung fasilitas penunjang di IKN.

"APBN 2022-2024, seluruh pembangunan di IKN, semua DIPA-nya ada di Kementerian PUPR dengan total dana yang terserap Rp89 triliun. Di luar itu ada investasi, baik dari swasta murni dan BUMN nilainya Rp58,41 triliun. Dan, yang sedang groundbreaking nilainya Rp6,49 triliun," ungkap Rifqinizamy.
 

Baca Juga:  IKN Nusantara Tak Mangkrak, Presiden Prabowo Usul Tambah Anggaran Rp8,1 T

Di luar itu, ada kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang total nilai investasinya lebih kurang Rp60 triliun. Menurut dia, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, kini diamanahkan Presiden Prabowo untuk bertanggung jawab menuntaskan pembangunan infrastruktur eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Beliau dapat penugasan dari Bapak Presiden menyelesaikan infrastruktur legislatif dan yudikatif yang membutuhkan anggaran Rp48,8 triliun yang semuanya dikerjakan oleh OIKN bukan Kementerian PUPR," papar dia.

Termasuk, mengupayakan penambahan anggaran pada 2025 sebesar Rp8,1 triliun agar menambah kekuatan anggaran yang semula Rp6,3 triliun. Sehingga, anggaran IKN pada 2025 dioptimalkan mencapai Rp14,4 triliun.

"Tahun ini ada anggaran eksisting Rp6,3 triliun dan sesuai rapat terbatas Presiden dengan menteri terkait, dokumen untuk tambahan Rp8,1 triliun sedang dilengkapi. Jika nanti sudah disetujui, nilai Rp14,4 triliun pada 2025 sebagai bagian dari kebutuhan Rp48,8 triliun sampai 2028, mudah-mudahan bisa terealisasi," ujar dia.