Kebijakan di Indonesia Disebut Hanya untuk Kepentingan Kelompok Tertentu

Jakarta: Pengamat politik Ujang Komarudin menanggapi mirisnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah yang dinilai hanya untuk kepentingan sekelompok orang. Hal ini juga berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini soal penyesuaian ambang batas parlemen pada 2029.

“Negara ini banyak kebijakan yang dibuat untuk kepentingan dari kelompok tertentu, kan seperti itu,” kata Ujang kepada Medcom.id Jumat, 1 Maret 2024.

Ujang sempat mempertanyakan kenapa gugatan soal ambang batas parlemen baru dikabulkan sekarang. Tapi menurutnya tidak menjadi masalah meski terlambat, daripada tidak sama sekali.

“Walaupun baru sekarang, walaupun terlambat mungkin ya karena banyak juga lobi dari partai kecil, partai kelas bawa, partai nonparlemen, partai yang enggak lolos pemilu,” ucap Ujang.
 

Baca juga:  Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Dinilai Beri Kepastian Hukum

Ujang melanjutkan kebijakan-kebijakan lain yang dilakukan pemerintah untuk peruntuntukan kelompok tertentu. Seperti revisi undang-undang KPK, UU Minerba, dan juga UU Omnibus Law.

“Misalkan revisi undang-undang KPK itu kan untuk kepentingan para koruptor, untuk para pengusaha yang korup, untuk pejabat yang korup,” ungkap Ujang.

Ujang berharap Indonesia ke depan dapat lebih baik. Menurutnya, kebijakan perlu dibuat untuk kepentingan bangsa bukan hanya untuk kepentingan kelompok orang tertentu.

“Kita harus meluruskan itu, harus perbaiki itu kedepan, jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi lagi, kita harus perbaiki bangsa ini kedepan jangan sampai dengan cara yang tidak benar,” kata Ujang. (Imanuel Rymaldi Matatula)