Minimnya Pencadangan Data PDNS Dinilai Sebuah Kebodohan

Jakarta: Komisi I DPR mengkritik keras dalih Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian yang menyebut tak ada pencadangan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) karena tata kelola. Namun, dianggap sebagai sebuah kebodohan.

"Kalau gak ada back up itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih Pak," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama BSSN dan Kementerian Kominfo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024.

Ketua DPP Partai Golkar itu heran data di PDNS Surabaya hanya ter-back up dua persen di PDNS Batam. Padahal, PDNS berisikan data sejumlah kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. 

"Intinya jangan bilang tata kelola, ini masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satu pun back up," tegasnya.