KPK Bidik Legislator terkait Kasus Korupsi di Semarang

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik anggota DPRD Semarang, terkait dugaan korupsi di Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang. Penyidik mengendus pembagian proyek ke legislator setempat.

“Jadi begini, memang kita akan mendalami beberapa pihak. Memang ada keterkaitan ke arah situ (pembagian jatah proyek), karena dalam pengadaannya berkaitan dengan beberapa komisi,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024.

Asep enggan memerinci jenis proyek yang dibagi ke legislator di Semarang. Sejumlah anggota DPRD setempat sudah diperiksa penyidik.

“Jadi memang kita minta keterangan anggota legislatif di DPRD Semarang. Tentu, kalau untuk kontennya belum bisa kami sampaikan ya,” ucap Asep.

KPK mengendus pembagian proyek untuk anggota DPRD, dalam kasus dugaan rasuah di Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang. Informasi itu didalami dengan memeriksa enam saksi pada Kamis, 26 September 2024.
 

Baca: KPK Usut Dugaan Bagi-Bagi Proyek di Semarang untuk Anggota DPRD

“Saksi didalami terkait paket pekerjaan di Pemkot Semarang yang menjadi jatah dari anggota komisi,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Jumat, 27 September 2024.

KPK secara maraton menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Penyidik mengambil dokumen, barang bukti elektronik, sampai Rp1 miliar dan EUR9.650.

Ada tiga dugaan korupsi yang diusut KPK di Semarang.Perkaranya yakni dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi.

KPK sejatinya ogah membeberkan nama tersangka dalam kasus ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar.