Pansus Haji Pertimbangkan Gandeng Penegak Hukum

Jakarta: Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR mempertimbangkan menggandeng aparat penegak hukum. Hal itu dipertimbangkan untuk memaksimalkan pemeriksaan.

“Pansus Haji DPR membuka opsi untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti Polri atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata anggota Pansus Angket Haji DPR RI, Wisnu Wijaya saat dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 7 September 2024.

Wisnu menjelaskan pelibatan penegak hukum mengemuka di internal pansus. Sebab, ingin memeriksa sejumlah aspek dugaan penyimpangan, salah satunya investasi.

"Opsi ini semakin kuat mengemuka dalam diskusi internal pansus, terutama setelah mempertimbangkan perkembangan investigasi yang telah dilakukan. Keterlibatan aparat penegak hukum diharapkan dapat memperjelas berbagai indikasi penyimpangan yang ditemukan,” ungkap dia.
 

Baca juga: Pansus Haji Duga Ada Gratifikasi di Kemenag

Pelibatan penegak hukum juga mempertimbangkan sikap pejabat di Kementerian Agama (Kemenag). Mereka dinilai tidak kooperatif karena mangkir dari pemanggilan. 

Mangkirnya sejumlah pejabat tersebut karena adanya dugaan pemberian keterangan atau dokumen palsu oleh saksi terdahulu. Hal itu sangat disayangkan.

“Selain menimbulkan kesan adanya upaya merintangi penyelidikan, sikap tidak koperatif Kemenag juga dapat dimaknai sebagai bentuk pelecehan terhadap niat baik DPR yang menghendaki penyelesaian sengkarut dugaan penyimpangan kuota haji tambahan ini secara persuasif," sebut dia. 

Lebih lanjut, Wisnu mengatakan pansus haji DPR kembali mempertanyakan komitmen Kementerian Agama untuk menghadirkan layanan haji yang adil, bermartabat, dan memanusiakan jemaah.

“Kami mengharapkan adanya sikap yang lebih kooperatif dari Kementerian Agama demi tercapainya penyelesaian yang adil dan transparan terhadap dugaan penyimpangan kuota haji tambahan ini. Kami akan sangat menghargai sikap responsif dan integritas yang ditunjukan oleh pihak-pihak yang terpanggil,” ujar dia.