Bawaslu Diminta Segera Usut Berbagai Dugaan Pelanggaran Pemilu

Jakarta: Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu dikritik. Bawaslu dinilai harus lebih responsif dan sigap agar pesta demokrasi berjalan dengan jujur dan adil.

Pasalnya, rentetan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 terus mengalir akhir-akhir ini. Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, menilai banyaknya pelanggaran saat ini harusnya jadi momentum Bawaslu untuk bergerak.

“Justru ini harus jadi momentum, masyarakat sedang menunggu Bawaslu siuman,” kata Kaka kepada Media Indonesia, Senin, 20 November 2023.

Kaka menuturkan jika Bawaslu bersungguh-sungguh memposisikan sebagai penjaga pemilu, masyarakat pun pasti akan mendukung dengan sendirinya. Namun, jika Bawaslu memilih untuk pasif, sudah dipastikan bahwa publik akan mempertanyakan kinerja Bawaslu.

“Saya pikir kalau Bawaslu jadi penjaga pemilu maka publik akan support, karena support besar berasal dari publik. Tapi perlu diingat, publik juga harus ditopang oleh bawaslu dengan menegakkan hukum dan keadilan pemilu. Jika itu terjadi support publik akan kuat,” ungkapnya.

Diketahui, rentetan masalah dugaan pelanggaran pemilu maupun pelanggaran di dalam internal Bawaslu terus meningkat.

Salah satunya ialah laporan soal dugaan pelanggaran administrasi oleh Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Paiman Raharjo. Paiman disebut mengumpulkan dan memobilisasi orang untuk mendukung calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kemudian, anggota Bawaslu Medan Azlansyah Hasibuan ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Opsnal Kelompok Kerja Penindakan Saber Pungli Sumatera Utara pada Rabu, 15 November lalu.

OTT yang dilakukan terkait dugaan pemerasan terhadap calon anggota legislatif DPRD Kota Medan. (Yakub Pryatama Wijayaatmaja)