Proyek Karbon Sektor Pertanian Jadi Peluang Ekonomi Baru

Ilustrasi. Foto: Medcom.id.

Proyek Karbon Sektor Pertanian Jadi Peluang Ekonomi Baru

Ade Hapsari Lestarini • 3 March 2026 11:59

Bogor: Himpunan Alumni Tanah IPB (HATI) menggagas forum multipihak untuk mengembangkan proyek karbon di sektor pertanian. Inisiatif ini dinilai dapat menjadi peluang ekonomi baru, sekaligus instrumen transformasi menuju pertanian yang produktif dan adaptif terhadap perubahan iklim.

"Dengan perubahan iklim yang semakin nyata, sektor pertanian Indonesia kini berada di persimpangan sejarah, apakah menjadi korban perubahan iklim atau menjadi pahlawan mitigasi melalui carbon project yang kredibel dan berkeadilan," kata Ketua Himpunan Alumni Tanah IPB (HATI), Agustinus Toko Susetio, dalam keterangan resmi, Selasa, 3 Maret 2026.

Pernyataan tersebut menjadi benang merah seminar bertajuk "Pengembangan Carbon Project di Sektor Pertanian" yang digelar di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM), IPB University Dramaga, Bogor, Sabtu, 28 Februari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian menuju Seminar Nasional 2026.

Pria yang akrab disapa Koko ini menyampaikan kegiatan tersebut menjadi ruang konsolidasi lintas sektor karena mempertemukan akademisi, perencana pembangunan nasional, lembaga riset, pelaku pasar karbon global, hingga pengembang proyek.

"Tujuannya untuk merumuskan arah pengembangan carbon project pertanian yang kredibel, berintegritas, dan berpihak pada kesejahteraan petani," ujar dia.

Acara dibuka oleh Direktur Pengembangan Karier, Kewirausahaan, dan Hubungan Alumni IPB University, Puji Mudiana yang hadir mewakili rektor IPB University Alim Setiawan Slamet. Turut mendampingi Kepala Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan IPB University, Dyah Tjahyandari Suryaningtyas.

Puji menekankan peran strategis perguruan tinggi dalam memastikan transisi ekonomi hijau berjalan berbasis sains dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menyoroti pentingnya landasan ilmiah, khususnya ilmu tanah, dalam pengembangan proyek karbon pertanian.

Seminar ini menghadirkan Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Alumni IPB sekaligus Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas pada Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Prayudi Syamsuri, sebagai pembicara kunci. Hadir pula perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, BRIN, pelaku pasar karbon, serta pengembang proyek berbasis solusi alam.
 





Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Alumni IPB sekaligus Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas pada Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Prayudi Syamsuri. Foto: dok IPB University.
 

Proyek karbon pertanian jadi instrumen ketahanan pangan


Dalam diskusi, ditegaskan proyek karbon pertanian berpotensi menjadi instrumen strategis untuk menjembatani agenda penurunan emisi nasional dan ketahanan pangan. Namun implementasinya harus didukung integritas ilmiah, sistem measurement, reporting, and verification (MRV) yang kredibel, tata kelola transparan, serta mekanisme pembagian manfaat yang adil bagi petani kecil.

Selain itu, pasar karbon global menuntut aspek additionality dan kredibilitas tinggi. Karena itu, Indonesia perlu memastikan kesiapan kebijakan, teknologi, serta agregasi kelembagaan petani agar proyek karbon pertanian benar-benar bankable dan berdaya saing internasional.

Guru Besar Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan IPB University, Suria Darma Tarigan menekankan tanah merupakan carbon sink jangka panjang yang harus diukur dan dilaporkan dengan metodologi ilmiah yang kredibel.

Sementara itu, para pembicara lain menyoroti isu krusial seperti biaya MRV, risiko alih fungsi lahan, potensi double counting, serta pentingnya penguatan kelembagaan petani agar proyek karbon dapat berjalan berkelanjutan.

Forum menyimpulkan Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan proyek karbon pertanian. Namun keberhasilan hanya dapat dicapai jika proyek berbasis sains, berintegritas tinggi, transparan, serta menjamin perlindungan sosial bagi petani sebagai aktor utama.

HATI menyatakan kegiatan ini menjadi langkah awal menuju Seminar Nasional 2026 yang diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih terstruktur dan implementatif.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
(Ade Hapsari Lestarini)