Streaming 
Rapat Paripurna DPR. Foto: Metrotvnews.com/Kautsar Widya Prabowo.
Tok! RUU Pengaturan Reforma Agraria Resmi Disahkan jadi Undang-Undang
Fachri Audhia Hafiez • 22 September 2026 11:10
Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria resmi disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan ini disepakati dalam Rapat Paripurna ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Apakah rancangan undang-undang tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” ujar Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, saat memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari tayangan TVR Parlemen, Selasa, 22 September 2026.
Seruan "setuju" dari anggota dewan yang hadir disusul ketukan palu sidang Dasco seketika memicu gemuruh apresiasi dari para tamu undangan. Sebelum mengetok palu pengesahan pembicaraan tingkat II ini, Dasco mengumumkan kehadiran 139 delegasi masyarakat sipil yang mengawal langsung jalannya sidang dari tribun undangan.
“Kami ucapkan juga selamat datang kepada delegasi masyarakat dalam Rapat Paripurna DPR RI. Pertama, dengan peserta sebanyak 139 orang,” kata Dasco.
Rombongan delegasi tersebut terdiri dari 125 perwakilan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 10 orang dari Urban Poor Consortium, serta empat perwakilan Serikat Petani Indonesia (SPI).
“Pertama, Konsorsium Pembaruan Agraria berjumlah 125 orang, kemudian yang kedua Urban Poor Consortium 10 orang, 3 Serikat Petani Indonesia berjumlah 4 orang,” ujar Dasco.
.jpeg)
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Foto: TVR Parlemen.
Elemen masyarakat yang memadati Kompleks Parlemen turut diperkuat oleh deretan organisasi tani regional, seperti Serikat Petani Pasundan dari wilayah Tasikmalaya, Bandung Raya, Banjar, dan Pangandaran, hingga Federasi Serikat Perempuan Petani Indonesia.
Kehadiran perwakilan KPA Wilayah juga membentang dari berbagai pelosok Tanah Air untuk mengawal momentum pengesahan UU tersebut.
“KPA Wilayah hadir yaitu dari Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan NTT,” kata Dasco.