Bali, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah Raih Apresiasi Kemendagri atas Kinerja Pengendalian Inflasi

Yogyakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah yang dinilai berhasil menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi melalui kategori Pengendalian Inflasi dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali.

Kategori ini menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi secara konsisten dan terukur. Penilaian mencakup stabilitas tingkat inflasi pangan, kepatuhan pelaporan, dukungan anggaran untuk program pengendalian inflasi, serta efektivitas pelaksanaan berbagai upaya menjaga daya beli masyarakat.

Pada tingkat kabupaten, Kabupaten Majalengka meraih penghargaan terbaik ketiga dan menerima apresiasi sebesar Rp1 miliar. Kabupaten Sukoharjo menempati posisi terbaik kedua dengan apresiasi Rp2 miliar. Sementara Kabupaten Garut berhasil meraih penghargaan terbaik pertama dan memperoleh apresiasi sebesar Rp3 miliar.

Untuk tingkat kota, Kota Probolinggo meraih penghargaan terbaik ketiga dan menerima apresiasi sebesar Rp1 miliar. Kota Sukabumi menempati posisi terbaik kedua dengan apresiasi Rp2 miliar. Adapun penghargaan terbaik pertama diberikan kepada Kota Cirebon yang memperoleh apresiasi sebesar Rp3 miliar.

 
Provinsi Bali menerima penghargaan terbaik pertama kategori Pengendalian Inflasi pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali. (Foto: Dok. Metro TV)

Pada tingkat provinsi, Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan terbaik ketiga dengan apresiasi Rp1 miliar. Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi terbaik kedua dan menerima apresiasi sebesar Rp2 miliar. Sementara Provinsi Bali berhasil menjadi penerima penghargaan terbaik pertama dengan apresiasi sebesar Rp3 miliar.
 

Baca Juga: Kemendagri Gelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan keberhasilan pembangunan daerah harus tercermin dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditunjukkan melalui penghargaan yang diterima, tetapi juga melalui kondisi ekonomi yang semakin baik dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat.

"Ukuran terdalam dari prestasi pemerintahan tidak berhenti pada piagam penghargaan, melainkan pada harga yang lebih terkendali, kesempatan kerja yang lebih terbuka, kemiskinan yang semakin berkurang, dan anak-anak yang tumbuh lebih sehat," kata Sri Sultan.

 
Daerah Istimewa Yogyakarta menerima penghargaan terbaik kedua kategori Pengendalian Inflasi pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali. (Foto: Dok. Metro TV)

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian penghargaan dilakukan berdasarkan data yang objektif dan melibatkan berbagai pihak. Ia menyebut pengendalian inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah.

"Datanya objektif mengambil dari BPS. Empat kategori akan dipertandingkan dan akan berlanjut terus," ujar Tito.

Menurut Tito, penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah sekaligus untuk mendorong munculnya semangat kompetisi yang sehat dalam menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kita berikan reward kepada rekan-rekan atas kinerjanya supaya imbang. Harapannya ada timbul iklim kompetisi dan juga semangat saling bersaing sehat," katanya.

Sementara itu, Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago mengingatkan bahwa capaian yang diraih para pemenang harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

"Ini adalah titik start kita untuk memperbaiki, mempertahankan, dan mengembangkan hal-hal yang sudah dicapai pada hari ini. Semoga kita bisa meningkatkan itu demi kepentingan bangsa dan negara," ujar Djamari.

Melalui penghargaan tersebut, Kemendagri berharap berbagai upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan pemerintah daerah dapat terus diperkuat guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di daerah masing-masing.