Polri Dinilai 'Susah' Jaga Netralitas dalam Pemilu 2024

Jakarta: Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto memandang Polri susah menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini menanggapi isu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang diduga tidak netral dengan mendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Sesuai undang-undang, kepolisian adalah aparat negara sekaligus alat pemerintah bukan alat penguasa atau alat kekuasaan. Dalam praktiknya, memisahkan kepentingan negara yang lebih besar dengan kepentingan politik pemegang kekuasaan itu sangat susah," kata Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto kepada Medcom.id, Sabtu, 18 November 2023.

Bambang mengatakan salah satu faktor tercorengnya netralitas Polri adalah adanya kepentingan-kepentingan pragmatis yang berkelindan. Terutama kepentingan oknum, organisasi, dan rezim yang berkuasa yang kadang menjauh dari kepentingan negara.

"Apalagi godaan-godaan politik pragmatis selalu saja muncul berupa janji-janji kuasa. Godaan politik kekuasaan itu sangat menggiurkan pejabat-pejabatnya," ungkap Bambang.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) itu menuturkan netralitas aparat sulit diimplementasikan selama tak ada sistem kontrol. Dia mengusulkan agar dibuat sistem yang bisa memantau netralitas aparat selama pesta demokrasi berlangsung. 

"Naluri alamiah pemegang kekuasaan itu selalu ingin melanggengkan kekuasaan dan secara alamiah pula akan menggunakan semua perangkat yang ada, termasuk alat negara. Makanya, ke depan harus dibangun sistem yang bisa membatasi pengunaan alat negara untuk kepentingan-kepentingan politik pragmatis 5-10 tahunan," tutur Bambang.

Sebelumnya, beredar isu sokongan Kapolri kepada Prabowo-Gibran dengan meminta Wakapolda Jawa Timur Brigjen Slamet Hadi Supraptoyo untuk mengawal pemenangan di 18 polres wilayah tersebut. Dalam isu itu juga menyebut Wakapolri Komjen Agus Andrianto turun langsung di Sumatra Utara untuk mendongkrak suara Partai Soladirtas Indonesia (PSI). Untuk diketahui, partai ini dipimpin Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak lain adalah adik cawapres Gibran.

Polri Bantah Tidak Netral

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan membantah isu yang menyebutkan Polri tidak netral dalam Pemilu 2024. Menurut Ramadhan, dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme, Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan kontestasi Pemilu 2024.

"Apabila terdapat anggota Polri yang melanggar akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku," kata Ramadhan kepada Medcom.id, Jumat, 17 November 2023.

Ramadhan mengatakan tindakan tersebut dilaksanakan untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman, damai dan bermartabat. Jenderal bintang satu itu pun membeberkan regulasi yang mewajibkan anggota Polri tetap menjaga netralitas jelang pesta demokrasi 2024.

Pertama, Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan aggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

Kedua, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Dalam Pasal 5 huruf B disebutkan dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri dilarang melakukan kegiatan politik prastis.

Ketiga, Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Dalam Pasal 4 Huruf H, disebutkan setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib bersifat netral dalam kehidupan politik.

Keempat, Surat Telegram Nomor: STR/246/III/OPS.1.3/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Menjaga Profesionalisme dan Netralitas Polri dalam Kehidupan Berpolitik. Kelima, Surat Telegram Netralitas Polri, Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2407/X/HUK 7.1/2023 tanggal 20 Oktober 2023.

Keenam, Lembar Penerangan Kesatuan Nomor: 4/I/ HUM.3.4.5/ 2023/ Pensat soal Netralitas Polri Dalam Pemilu 2024. Ketujuh, Lembar Penerangan Kesatuan Nomor: 54/X/HUM 3.4.5/2023/Pensat soal Arahan Bagi Personel Polri Jelang Pesta Demokrasi.