Meski Secara Nominal Naik, Pemerintah Klaim Portofolio Utang Semakin Membaik

Jakarta: Pemerintah meminta masyarakat juga memperhatikan aspek portofolio risiko pengadaan utang oleh negara, ketimbang hanya melihat kebijakan utang pemerintah berdasarkan nominal saja. 
 
Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto lantaran kebijakan utang yang diambil pemerintah itu dilakukan demi kemajuan ekonomi Indonesia. 
 
"Jadi jangan lihat hanya dari nominal, ekonomi kita terus tumbuh, PDB makin besar. Jadi kiranya tidak dilihat dari nominal, tapi dilihat dari indikator portofolio utang pemerintah yang semain baik dari waktu ke waktu," kata Suminto dalam konferensi pers APBN dilansir Media Indonesia, Rabu, 3 Januari 2024.
 
Per akhir November 2023, nominal utang pemerintah tercatat Rp8.041 triliun. Secara nominal, besaran utang pemerintah terus merangkak naik. Namun berdasarkan rasio terhadap PDB, utang pengambil kebijakan mengalami penyusutan, utamanya selepas pandemi covid-19. 
 

Baca juga:  Pertambahan Utang Tidak Seirama dengan Pertumbuhan Ekonomi

 
Hingga akhir bulan 11 di 2023, rasio utang pemerintah terhadap PDB berada di level 38,11 persen. Itu lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 39,7 persen terhadap PDB dan jauh lebih rendah dari titik tertinggi rasio utang pemerintah di angka 40,7 persen pada saat krisis akibat pandemi covid-19. 
 
Aspek lain yang patut dipertimbangkan dalam melihat kebijakan utang, kata Suminto, ialah risiko dari sisi nilai tukar. Saat ini proporsi utang pemerintah berdenominasi valuta asing kian menurun.  

Rincian porsi utang

Per akhir November 2023, porsi utang dalam bentuk valas ada di level 27,5 persen, lebih rendah dari sebelum pandemi di angka 37,9 persen dari total utang. 
 
Selain itu, pengadaan utang yang dilakukan pemerintah memiliki tenor yang terbilang panjang. Secara rerata, jatuh tempo utang pemerintah ialah 8,1 tahun. 
 
"Dari sisi refinancing risk atau rerata tenor cukup panjang, sekitar 8,1 tahun," ucap Suminto. 
 
Kemudian sekitar 82 persen utang pemerintah memiliki tingkat kupon tetap atau fixed rate. Itu menyebabkan utang yang dimiliki pemerintah relatif aman dan tak terpengaruh signifikan terhadap perubahan kebijakan suku bunga acuan di pasar. 
 
"Kalau kita lihat indikator solvabilitas, kita juga melihat dari sisi rasio utang terhadap penerimaan negara, dari sisi utang terhadap penerimaan negara masih dalam rasio aman dan terjaga dengan baik. Dari sisi likuiditas terus kita jaga. Misal, current budget balance, pendapatan dan belanja rutin, dari sisi itu likuiditas kita baik," terang Suminto.
 
(M Ilham Ramadhan)