PBNU Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Kebencanaan

Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar rapat koordinasi penanganan kebencanaan di Gedung PBNU Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Desember 2025. Mulanya, PBNU kelompok Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya ini menjadwalkan untuk menggelar Rapat Pleno namun, memutuskan mengubahnya menjadi rakor penanganan kebencanaan. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan aspek konstitusional serta situasi bencana yang membutuhkan perhatian segera.

Sekretaris Jenderal PBNU, Amin Said Husni, menjelaskan, undangan Rapat Pleno telah disampaikan melalui surat resmi bernomor 4803/PB.01/4.I.01.01/99/12/2025 kepada seluruh unsur peserta. Total peserta yang diundang terdiri atas 2 Mustasyar, 17 pengurus Syuriyah, 9 A’wan, 28 pengurus Tanfidziyah, 11 ketua lembaga, 8 pimpinan badan otonom, serta 33 peserta yang hadir secara online, sehingga keseluruhannya mencapai 108 peserta. Komposisi kehadiran telah mencukupi syarat kuorum sesuai AD/ART dan Peraturan Perkumpulan.

Amin juga mengaku telah mengirimkan undangan kepada Rais Aam KH. Miftachul Akhyar terkait rapat tersebut dan dikonfirmasi melalui komunikasi personal, namun belum ada penegasan soal kehadiran. 

“Meskipun syarat formal telah terpenuhi, Ketua Umum bersama peserta rapat sepakat untuk tetap taat pada ketentuan organisasi dengan mengubah forum Pleno menjadi rapat koordinasi,” ujar Amin dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025.
 

Amin menjelaskan, perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan situasi bencana di Sumatra dan sejumlah daerah lain yang membutuhkan penanganan terpadu. Forum kemudian diarahkan untuk mengoordinasikan langkah-langkah PBNU dalam membantu penanggulangan kebencanaan nasional.


Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya (kedua dari kanan) memberi keterangan pers mengenai batalnya Rapat Pleno karena ketidakhadiran Rais Aam KH. Miftachul Akhyar. Foto: Dok/Antara

Selain itu, forum ini juga menyinggung dinamika internal PBNU yang tengah berlangsung. Amin menegaskan, penyelesaian masalah internal akan tetap ditempuh melalui jalur islah, mengikuti arahan para kiai sepuh dalam tiga pertemuan penting: hasil dari silaturahmi alim ulama di kantor PBNU pada 23 November 2025, musyawarah mustasyar dan masyayikh di Pesantren Al-Falah Ploso Kediri pada 30 November 2025, serta pertemuan di Pesantren Tebuireng Jombang pada 6 Desember 2025.

“Seluruh arahan para kiai sepuh menegaskan pentingnya menjaga marwah organisasi dan memastikan kepemimpinan berjalan hingga Muktamar berikutnya,” kata Amin.
 
Dengan pertimbangan tersebut, pihaknya secara resmi mengubah agenda hari ini dari Rapat Pleno menjadi Rapat Koordinasi Penanganan Kebencanaan. 

“Semoga keputusan ini dapat dipahami seluruh pihak sebagai ikhtiar PBNU dalam menjaga ketertiban organisasi sekaligus tanggap terhadap kebutuhan umat,” tutup Amin.