Ilustrasi - (ANTARA/Ilham Kausar)
Pemprov DKI Diminta Tinjau Ulang Rencana Penerbitan Obligasi
Nattasya Amani Vrazeti • 22 September 2026 00:01
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta meninjau ulang rencana penerbitan obligasi daerah atau Jakarta Bond. Kebijakan tersebut dinilai memuat risiko beban keuangan jangka panjang serta kewajiban pengembalian yang harus ditanggung oleh warga.
“Kita minta itu ditinjau ulang terkait dengan obligasi. Kenapa? Karena obligasi ini kan juga punya kewajiban, ya, bukan hanya nikmat menerima dana yang masuk, tetapi tanggung jawab menyelesaikannya ini bagaimana,” ujar anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin 21 September 2026.
Kevin mengingatkan pemerintah daerah agar mencermati mekanisme pengembalian pinjaman berjangka panjang secara matang. Menurut dia, beban pelunasan obligasi tersebut dikhawatirkan belum tentu diselesaikan gubernur yang menjabat saat ini, melainkan harus ditanggung warga Jakarta.
“Ya, kalau obligasinya itu misalnya tujuh tahun, berarti kan ada beban yang memang belum tentu diselesaikan oleh gubernur sekarang. Dan itu yang tanggung itu siapa? Ya, warga Jakarta. Nah, ini harus dipertimbangkan dua sisi ya. Kalau kita bicara utang, bukan hanya uang yang didapat, tetapi bagaimana cara kita mengembalikannya,” ujar Kevin.
.jpeg)
Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi A Kevin Wu. Metrotvnews.com/Nattasya
Selain itu, Kevin menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam mengambil kebijakan terobosan ini agar sejalan dengan catatan dari Kementerian Keuangan. Penggunaan dana dari obligasi daerah diminta agar direncanakan secara terstruktur (well-planned) dan benar-benar dialokasikan untuk hal yang produktif bagi masyarakat, bukan kegiatan yang tidak produktif.
“Memang ini adalah satu kebijakan yang bisa dikatakan breakthrough ya. Tapi, tentu kami minta ini perlu dipercermati lebih jauh, bahkan kan dari Kementerian Keuangan sendiri minta ini juga ditinjau ulanglah, bahwa sebagai kasus pertama supaya ini well-planned digunakan benar-benar ke masyarakat, bukan hal-hal yang tidak produktif,” ujar Kevin.