Ketika 70% Publik Kuasai Ruang Informasi Negara

Oleh: Safriady*

Perubahan lanskap komunikasi politik dan pemerintahan pada dua dekade terakhir menunjukkan pergeseran mendasar: negara tidak lagi menjadi satu-satunya produsen narasi publik. Teknologi digital, media sosial, dan ekosistem informasi yang semakin terbuka membuat publik kini menjadi aktor utama dalam produksi, distribusi, bahkan koreksi informasi pemerintahan. Dalam konteks ini, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sekitar 70 persen ruang informasi pemerintah saat ini berada dalam kendali publik.

Fenomena tersebut tidak semata-mata berarti pemerintah kehilangan otoritas komunikasi, melainkan menandai transformasi relasi negara dan warga dalam ruang publik digital. Jika pada era sebelumnya komunikasi pemerintah berlangsung satu arah melalui media resmi, kini informasi berkembang melalui interaksi horizontal antarwarga yang bergerak lebih cepat dibandingkan kanal formal negara.

Tulisan ini mencoba mengulas bagaimana ruang informasi menjadi arena kontestasi, kolaborasi, sekaligus kritik. Dimana era digital mampu meruntuhkan kepercayaan terhadap informasi yang dirilis oleh negara.
 

Publik Sebagai Produsen Informasi

Tak ada yang kuasa menghentikan gempuran informasi yang meruntuhkan sejumlah pemerintahan yang rontok akibat serbuan isu lewat media sosial pada medio 2025 lalu.  Sejumlah negara seperti Bangladesh dan Nepal  mengalami dasyatnya bagaimana narasi yang digunakan untuk menghancurkan struktur pemerintahan.

Tak terkecuali Indonesia, sejumlah  kejadian rusuh pada Agustus 2025 juga dimulai dari hal yang sama yaitu narasi informasi yang dibangun secara independen.
 
Media sosial memungkinkan setiap individu berperan sebagai produsen berita, analis kebijakan, sekaligus pengawas pemerintah. Informasi kebijakan, keputusan politik, hingga isu birokrasi lokal dapat menyebar luas hanya melalui satu unggahan warga biasa.

Konsep ini sejalan dengan teori networked public sphere yang menjelaskan bahwa ruang publik modern tidak lagi dikendalikan oleh lembaga besar seperti negara atau media arus utama, tetapi terbentuk melalui jaringan komunikasi digital antarindividu. Dalam sistem ini, narasi publik tidak ditentukan dari atas, melainkan tumbuh dari percakapan horizontal.

Akibatnya, pemerintah tidak lagi menjadi pusat produksi informasi, tetapi salah satu aktor di antara banyak suara publik.

Ketika publik memiliki kemampuan menyebarkan informasi lebih cepat daripada institusi resmi, kontrol narasi menjadi mustahil dilakukan secara sepihak.
 

Pergeseran dari Monolog ke Dialog

Teori klasik ruang publik menyebutkan bahwa demokrasi membutuhkan ruang diskusi terbuka di mana warga dapat memperdebatkan isu publik secara rasional. Dalam konteks digital, ruang tersebut berkembang jauh lebih luas dan cepat.

Namun, perubahan ini membawa konsekuensi serius bagi pemerintah. Komunikasi publik tidak lagi cukup berupa pengumuman atau konferensi pers. Publik menuntut dialog, klarifikasi cepat, serta respons langsung terhadap isu yang berkembang.

Ketika respons pemerintah lambat, publik akan mengisi kekosongan informasi tersebut melalui opini, spekulasi, bahkan disinformasi.

Dalam kondisi ini, siapa pun yang lebih cepat berbicara akan lebih dipercaya, terlepas dari akurasi informasinya.
 

Agenda Setting Tidak Lagi Tunggal

Dalam teori agenda setting, media memiliki kekuatan menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Namun, era digital mengubah struktur ini. Kini agenda publik sering kali ditentukan oleh percakapan warganet, bukan oleh media atau pemerintah.

Isu lokal dapat tiba-tiba menjadi perbincangan nasional hanya karena viral di media sosial. Banyak kebijakan pemerintah baru mendapat perhatian setelah mendapat tekanan publik di ruang digital.
 
Fenomena ini memperlihatkan bahwa kontrol agenda publik semakin berada di tangan masyarakat. Pemerintah tidak lagi menentukan isu utama, melainkan sering kali bereaksi terhadap isu yang muncul dari bawah.
 

Demokratisasi Informasi dan Tantangan Baru

Dominasi publik dalam ruang informasi membawa manfaat besar bagi demokrasi. Transparansi meningkat karena kebijakan pemerintah dapat diawasi secara langsung oleh warga. Penyalahgunaan kekuasaan lebih mudah terungkap, sementara pejabat publik harus lebih berhati-hati dalam bertindak.

Namun, demokratisasi informasi juga membawa risiko. Informasi yang tidak diverifikasi dapat menyebar lebih cepat dibandingkan klarifikasi resmi. Emosi sering kali mengalahkan fakta, dan opini dapat lebih dipercaya daripada data.

Fenomena ini dikenal sebagai post-truth communication, di mana persepsi publik lebih ditentukan oleh emosi dan keyakinan dibandingkan fakta objektif. Dalam kondisi demikian, pemerintah menghadapi tantangan ganda yakni menjaga transparansi sekaligus memastikan informasi yang beredar tetap akurat.
 

Kehilangan Kendali atau Beradaptasi?

Dominasi publik dalam ruang informasi sering disalahartikan sebagai melemahnya negara. Padahal, yang terjadi adalah perubahan model komunikasi. Pemerintah tidak lagi berfungsi sebagai satu-satunya sumber informasi, melainkan sebagai bagian dari ekosistem komunikasi yang lebih luas.

Dalam hal ini teori participatory governance menjelaskan bahwa tata kelola modern menuntut keterlibatan warga dalam proses kebijakan. Komunikasi dua arah menjadi kebutuhan, bukan pilihan. Artinya, tantangan pemerintah bukan mengembalikan kontrol informasi, melainkan beradaptasi dengan lingkungan komunikasi yang partisipatif.

Negara perlu bergerak dari model komunikasi komando menuju komunikasi kolaboratif. Tanpa perubahan strategi, pemerintah akan selalu berada dalam posisi defensif.
 

Masa Depan Ruang Informasi Publik

Dominasi publik dalam ruang informasi bukanlah fenomena sementara. Teknologi komunikasi akan terus berkembang, membuat kontrol informasi semakin mustahil dilakukan secara sentralistik.

Di masa depan, keberhasilan komunikasi pemerintah tidak lagi diukur dari seberapa besar pesan disiarkan, tetapi seberapa jauh pesan dipercaya. Kepercayaan publik akan menjadi mata uang utama komunikasi politik dan pemerintahan.

Pemerintah yang transparan dan responsif akan tetap dipercaya meskipun ruang informasi dipenuhi berbagai suara publik. Sebaliknya, pemerintah yang tertutup akan kehilangan legitimasi di tengah arus informasi terbuka.
 

Ruang Publik Baru Demokrasi

Ketika 70 persen ruang informasi pemerintah dikuasai publik, yang sesungguhnya terjadi adalah kelahiran ruang demokrasi baru. Warga tidak lagi menjadi penerima informasi, tetapi aktor utama dalam membentuk narasi publik.

Tantangan terbesar bukan pada hilangnya kontrol negara, tetapi pada kemampuan semua pihak pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kualitas informasi agar tetap berbasis fakta.

Di tengah kebebasan informasi yang semakin luas, masa depan komunikasi publik akan ditentukan oleh satu hal yaitu  kepercayaan. Dan kepercayaan hanya lahir dari transparansi, dialog, dan akuntabilitas. Di situlah ruang informasi modern menemukan makna sejatinya.


*Penulis adalah pemerhati isu strategis