SBY Minta Endorsment Jokowi Tak Gunakan Fasilitas Negara

Jakarta: Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai endorsement kepada figur yang berkompetisi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak keliru. Namun, langkah itu tak boleh memanfaatkan fasilitas negara.

Pernyataan itu ditulis SBY melalui buku berjudul 'Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong' yang berisi 27 halaman.

"Jika untuk menyukseskan 'jago' yang didukungnya Presiden Jokowi melakukan kerja politik, menurut pendapat saya itu juga tidak keliru. Tentu dengan catatan beliau tidak menggunakan sumber daya negara untuk menyukseskan kandidat yang dijagokannya itu," kata SBY melalui tulisannya dikutip Senin, 26 Juni 2023.

SBY mengatakan jika menggunakan perangkat negara, termasuk fasilitas hingga uang negara tidak etis dan melanggar undang-undang. Ia mencontohkan jika lembaga intelijen seperti BIN, Polri, TNI, penegak hukum, BUMN dan perangkat negara yang lain itu digunakan, jelas merupakan pelanggaran Undang-Undang yang serius.

"Karena bakal membuat Pilpres mendatang tidak lagi jujur dan adil," ujar SBY.

SBY juga menyinggung soal putra dan menantu Jokowi maju dalam pemilihan kepala daerah. Ia menilai tidak serta merta menganggap langkah itu tak etis.

"Menurut pendapat saya tidak bisa serta merta kita mengatakan Pak Jokowi melanggar etika, karena itu tergantung cara memandangnya. Ingat, siapa pun di negeri ini memiliki hak dan kebebasan untuk menjadi siapa," ucap SBY.

Dalam pemilihan umum, lanjut dia, setiap warga negara memiliki 'hak untuk memilih' dan 'hak untuk dipilih'. Sehingga, keluarga Jokowi dinilai juga memiliki hak yang sama.

"Yang penting, jangan sampai sumber daya dan perangkat negara digunakan untuk memenangkan putra-putra beliau itu," kata SBY.

Di sisi lain, dia juga menyinggung keluarga Jokowi yang maju sebagai kandidat kepala daerah. Hal tersebut, kata dia, mesti berlaku sama bagi warga negara yang lain.

"Artinya, siapapun yang ingin menjadi capres atau cawapres dalam Pilpres 2024 tidak boleh dihalang-halangi, apalagi jika dilakukan dengan penyalahgunaan kekuasaan," ujar SBY.

Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan SBY meluncurkan buku tersebut untuk disampaikan khusus kepada jajaran kepemimpinan dan kader Partai Demokrat.

Ia mengatakan tulisan SBY itu dimaksudkan untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman para pimpinan dan kader Demokrat. Khususnya mengenai situasi terkini terkait Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi.

"Banyak pandangan Bapak SBY di tulisan ini yang sangat bermanfaat bagi kita dalam menjaga demokrasi Indonesia agar bisa semakin bergerak maju," ucap Herzaky melalui keterangan tertulis.