Jakarta: Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana menganalisa lebih jauh soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK. Perubahan masa jabatan pimpinan KPK yang naik dari 4 tahun menjadi 5 tahun tidak bisa hanya dibaca dari segi yuridis.
Dia menyebut perpanjangan masa jabatan Firli Bahuri dan kawan-kawan wajib dianalisis dari sisi politis, khususnya terkait kontestasi Pilpres 2024.
Dalam tulisannya berjudul 'Putusan MK, Pimpinan KPK, dan Pusaran Rekayasa Pilpres 2024', Denny Indrayana membeberkan dua strategi besar rekayasan Pilpres yang melibatkan MK dan KPK. Strategi pertama adalah dengan cara menguasai komposisi hakim MK.
"Agar putusan-putusannya, tetap sejalan dengan strategi pemenangan," papar Denny dikutip Medcom.id, Minggu, 28 Mei 2023.
Kemudian, strategi kedua yaitu menjadikan kasus hukum sebagai alat tawar menyambut Pilpres 2024. "Strategi kedua, menjadikan dugaan kasus hukum sebagai alat tawar, sekaligus alat sandera, guna penentuan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres," lanjut Denny.
'Sang sutradara' nyaman dengan Firli cs
Denny Indrayana juga menilai dengan tetap memimpin KPK, Firli Bahuri dkk tetap bisa melanjutkan strategi menutup dugaan kasus korupsi kawan-koalisi, sambil terus berusaha melakukan kriminalisasi korupsi lawan-oposisi.
Salah satu contoh nyata adalah yakni penetapan tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate terkait kasus korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G. Hal ini merupakan bentuk ancaman politik, sebab NasDem sudah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres).
"Dalam artikel 'Korupsilah dalam Pelukan Koalisi', saya telah menegaskan bahwa pengungkapan kasus korupsi BTS harus diapresiasi dan didukung penuh. Namun, pada saat yang sama harus dikritisi, karena menyebabkan pedang Dewi Keadilan ditebaskan tajam kepada oposisi, sambil sengaja melepaskan alias tumpul kepada koalisi," terang Denny Indrayana.
"Pembuat strategi kelihatannya sudah nyaman dengan Firli cs yang lebih bisa dikendalikan, ketimbang mengambil resiko melakukan seleksi lagi pimpinan KPK, yang hasilnya belum tentu bisa diajak kongkalikong dalam strategi Pilpres 2024," pungkas Denny.
