DPR Kaji Rekayasa Konstitusi Agar Capres tak Terlalu Banyak

Jakarta: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut pihaknya akan melalukan kajian untuk menyusun rekayasa konstitusi. Hal itu dilakukan agar calon presiden (capres) tidak terlalu banyak menyusul dihapusnya ambang batas pencalonan pasangan calon (paslon) pemilihan presiden atau presidential threshold.

Dasco menjelaskan rekayasa konstitusi termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK( Nomor 62/PUU-XXII/2024. Menurut dia, DPR perlu membuat rekayasa konstitusi agar ke depannya pencalonan presiden dapat diatur melalui payung hukum.

"Kita sama-sama tahu bahwa MK juga membuka ruang. Dan juga ada keinginan MK juga bahwa jangan sampai calon presiden terlalu banyak atau juga terlalu sedikit. Nah, sehingga kita akan coba kaji dengan teman-teman di parlemen untuk mengupas dan juga kemudian membahas bagaimana sih itu yang namanya rekayasa konstitusi yang diputuskan oleh MK itu akan dijalankan oleh DPR," kata Dasco saat diktuip dari Media Indonesia, Selasa, 7 Januari 2024.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menjelaskan, rekayasa konstitusi yang dimuat dalam payung hukum itu perlu dilakukan. Sehingga, pengusungan paslon tak menimbulkan polemik di kemudian hari.
 

Baca juga:  Presidential Threshold Dihapus, Komisi II-Kemendagri Bakal Revisi UU Pemilu

"Supaya kemudian tidak menyalahi lagi aturan yang ada," ungkap dia.

Dasco mengaku belum memastikan apakah rekayasa konstitusi itu dimasukkan dalam UU Omnibus Law Politik yang sebelumnya diwacanakan oleh Komisi II DPR. Ia mengatakan pihaknya masih melakukan kajian sambil menunggu anggota DPR selesai reses pada 15 Januari 2025.

"Kta sama-sama tahu putusan MK itu adalah final dan mengikat dan wajib kita taati. Nah bahwa itu kemudian akan dimasukkan dalam revisi undang-undang atau kemudian ada undang-undang yang diomnibuskan itu nanti belum kita putuskan. Kita akan masuk masa reses setelah masa sidang, setelah reses tanggal 15 Januari," ujar dia.