APBN 2026 Dipastikan Mampu Wujudkan Ekonomi Tangguh dan Menyejahterakan Rakyat

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan mampu menjadi instrumen kehadiran negara dalam mewujudkan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan menyejahterakan rakyat.
 
Ia pun mengapresiasi delapan Fraksi DPR RI yang telah menyampaikan pandangannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya. Kerja sama erat dengan DPR RI menjadi landasan penting dalam menyusun APBN yang kredibel, sehat, dan berkelanjutan.
 
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga menekankan pemerintah sejalan dengan aspirasi DPR RI agar belanja negara semakin berkualitas, fokus, dan produktif.
 
"Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik," ucap Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, dikutip Jumat, 22 Agustus 2025.
 

Baca juga: Menkeu: DPR Jadi Partner Pemerintah Jaga Ekonomi Indonesia Lewat APBN

(Ilustrasi penghitungan APBN. Foto: dok MI)
 

Dukungan optimalisasi pendapatan negara

 
Selain kualitas belanja, pemerintah juga mengapresiasi dukungan dan masukan DPR terhadap optimalisasi pendapatan negara. Reformasi perpajakan, penguatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga pemanfaatan teknologi digital diyakini akan semakin memperkuat penerimaan negara, tanpa mengesampingkan iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.
 
Pemerintah dan DPR RI juga memiliki pandangan sejalan terkait pentingnya menjaga defisit di bawah tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan pengelolaan fiskal yang sehat, prudent, dan berkelanjutan. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan pemerintah daerah akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi Indonesia.
 
"Pemerintah berharap pembahasan (RAPBN 2026) lebih lanjut dapat terus dilaksanakan dengan semangat gotong royong demi terwujudnya Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur," tutur Sri Mulyani.