Menkeu: DPR Jadi Partner Pemerintah Jaga Ekonomi Indonesia Lewat APBN

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi peran dan kerja sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam menjaga perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global. Hal itu terlihat dari keberhasilan pelaksanaan APBN 2024.
 
Menurut Bendahara Negara, kerja sama konstruktif antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas APBN. Kolaborasi ini berlangsung sejak tahap perencanaan, penetapan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban APBN 2024.
 
"DPR terus menjadi partner pemerintah yang konstruktif untuk menjaga ekonomi Indonesia dan yang paling penting mengantisipasi dan merespons kondisi yang terus berubah, baik dari sisi global maupun nasional," tegas Sri Mulyani saat menyampaikan pendapat akhir pemerintah atas pengesahan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN (P2 APBN) 2024 dalam Sidang Paripurna DPR RI, dikutip Jumat, 22 Agustus 2025.
 
Ani, sapaan akrab Sri Mulyani menuturkan, sinergi tersebut terbukti menghasilkan capaian positif meski dunia dilanda ketidakpastian tinggi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di 5,03 persen, inflasi turun ke level 1,6 persen, kemiskinan menurun menjadi 8,57 persen, kemiskinan ekstrem menyentuh 0,83 persen, dan pengangguran turun ke 4,91 persen.
 
Angka-angka ini, jelas Ani menekankan, menunjukkan APBN berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan masyarakat sekaligus motor penggerak pembangunan.
 

Baca juga: Anggaran Naik Jadi Rp247,7 Triliun, Sri Mulyani Tambah Gaji Guru dan Dosen di 2026

(Ilustrasi penghitungan APBN. Foto: dok MI)
 

Jaga tata kelola keuangan negara yang kredibel

 
Selain itu, Ani memaparkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menjadi opini WTP kesembilan berturut-turut sejak tahun 2016.
 
"Pencapaian ini menjadi bukti konsistensi antara pemerintah dan DPR dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan kredibel," tegas dia.
 
Pemerintah juga menegaskan fleksibilitas APBN untuk merespons tantangan tidak mengurangi akuntabilitas maupun kredibilitas. Rekomendasi dan masukan DPR dalam pembahasan RUU P2 APBN 2024 akan dijalankan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara, sekaligus memperkuat peran APBN sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
 
Di akhir, Ani menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada DPR atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin. Pemerintah berharap sinergi yang baik ini terus dijaga, khususnya dalam mengawal APBN 2025 yang saat ini sedang berjalan, serta penyusunan APBN 2026 yang saat ini masih berproses.
 
"Sehingga APBN tetap menjadi instrumen andalan bangsa Indonesia di tengah dinamika global," tutur Ani berharap.