Belanja Negara Rp2.660 Triliun, Pemerintah Pastikan APBN Tetap Sehat

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun hingga 30 September 2026. Angka tersebut setara dengan 69,2 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dan tumbuh 19 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menilai percepatan belanja negara masih berada dalam jalur yang sesuai dengan perencanaan APBN. Pemerintah berupaya mempercepat penyerapan anggaran agar manfaat belanja dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata, tanpa menumpuk pada akhir tahun.

"Belanja negara meningkat 19 persen, telah keluar Rp2.660,5 triliun, sekitar 69 persen dari target APBN. Tiga perempat tahun telah direalisasikan 69,2 persen," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2026 di Jakarta, dikutip dari rilis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jumat, 9 Oktober 2026.

Hingga akhir September 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN. Realisasi tersebut tumbuh 25,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, belanja negara yang lebih besar daripada pendapatan membuat APBN mengalami defisit Rp319 triliun atau 1,24 persen dari produk domestik bruto (PDB). Suahasil menegaskan defisit merupakan bagian dari perencanaan anggaran pemerintah yang sejak awal memang dirancang untuk mengalami defisit.
 

 

Percepatan belanja dinilai sehat

Suahasil mengatakan realisasi belanja negara hingga September 2026 lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada 30 September 2025, realisasi belanja negara tercatat sebesar 61,7 persen dari pagu, sedangkan tahun ini telah mencapai 69,2 persen.

"Ini sehat. On track karena biasanya memang kalau tahun lalu, per 30 September baru belanja 61,7 persen. Tahun ini kita sudah belanja 69,2 persen, kita ada percepatan belanja," kata Suahasil.

Menurut dia, percepatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah agar belanja negara tidak terkonsentrasi pada Desember. Penyerapan anggaran yang lebih merata diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat program pemerintah bagi masyarakat.

"Ada percepatan belanja. Dan ini sehat karena kita memang tidak menginginkan belanja negara itu terlalu terkumpul di bulan Desember. Kalau bisa dia lebih smooth," ujarnya.

"“Kenapa? Karena kita ingin belanja saat ini supaya manfaat bagi masyarakat itu benar-benar maksimal dari hari ke hari," imbuh Suahasil.

Dari total belanja negara, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.061,3 triliun atau 65,4 persen dari pagu. Angka tersebut tumbuh 29,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Serapan terbesar berasal dari belanja kementerian/lembaga (K/L), yang mencapai Rp1.069,4 triliun atau 70,8 persen dari pagu.

Belanja pemerintah pusat dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, antara lain belanja pegawai, termasuk pembayaran tunjangan profesi guru non-PNS; pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan, dan jalan tol; bantuan sosial; subsidi dan kompensasi; serta program pendidikan dan kesehatan.

"Total belanja pemerintah pusat Rp2.061,3 triliun, 65,4 persen dari APBN ini juga bagus. Karena tiga perempat tahun, 65 persen. Akan ada sedikit peningkatan di menuju bulan November dan Desember, tapi ini relatif sehat," kata Suahasil.
 

Pendapatan negara tumbuh 25,5%

Dari sisi penerimaan, pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN 2026. Selain tumbuh 25,5 persen secara tahunan, penerimaan negara juga ditopang oleh penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai.

Penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.607,6 triliun atau sekitar 68,6 persen dari total pendapatan negara. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp240,1 triliun, meningkat dibandingkan dengan Rp221,3 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai juga meningkat dari 7,1 persen pada tahun sebelumnya menjadi 8,5 persen pada 2026. "Pendapatan negara secara total tumbuh 25,5 persen, dan belanja negara meningkat 19 persen," ujar Suahasil.

Ia menilai realisasi pendapatan negara yang telah mencapai sekitar tiga perempat dari target tahunan menunjukkan penerimaan masih berada pada jalur yang sesuai dengan perencanaan APBN.


(Ilustrasi penghitungan APBN. Foto: dok MI)
 

Transfer ke caerah capai Rp599,2 Triliun

Penyaluran transfer ke daerah hingga September 2026 mencapai Rp599,2 triliun atau 82,4 persen dari alokasi awal APBN sebesar Rp693 triliun.

Pemerintah memperkirakan alokasi transfer ke daerah meningkat menjadi sekitar Rp727 triliun setelah memperhitungkan kebutuhan tambahan daerah, termasuk untuk penanganan bencana alam. Penyesuaian tersebut masih memerlukan penyelesaian perhitungan.

Penyaluran transfer ke daerah akan berlanjut pada Oktober, November, dan Desember 2026. Dana transfer umum digunakan, antara lain, untuk membayar gaji, mendukung pembiayaan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sementara itu, dana transfer khusus dialokasikan untuk membiayai berbagai layanan publik, termasuk bantuan operasional sekolah (BOS), pendidikan kesetaraan, bantuan operasional pendidikan anak usia dini (PAUD), tunjangan guru, rumah sakit umum daerah (RSUD), serta kebutuhan pegawai daerah.

Pemerintah juga terus menyalurkan dana desa dan dana insentif untuk mendukung pelaksanaan program serta kebutuhan pembangunan di daerah.