Podium MI: Surya dan Hamenang

ADA dua kisah politik yang datang hampir bersamaan belakangan ini, tapi rasanya berasal dari dua republik yang berbeda. Yang satu terbilang langka, satunya lagi bahkan seperti sudah menjadi tradisi.

Di Desa Mekarwangi, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, ada Surya. Nama lengkapnya Surya bin Samid, umur 46 tahun. Ia bukan orang besar, tapi baru saja menjadi tenar. Ia bukan orang kaya. Ia pemilah sampah buangan dari pabrik lalu menjualnya. Dari situlah ia menghidupi keluarganya. Total ada delapan orang yang tinggal di rumah sederhana berukuran sekitar 6 x 8 meter. Ia, sang istri, lima anak, plus mertua.

Dengan kondisi yang ada, Surya jelas bukan orang berada. Penghasilannya tak menentu. Bergantung pada berapa banyak barang bekas yang bisa dijual. Kalau ramai bisa dapat Rp1,5 juta per minggu, atau Rp6 juta sebulan. Namun, jika sepi, penghasilannya cuma Rp700 per minggu.

Dengan kondisi yang ada, Surya jelas bukan sosok yang patut diperhitungkan dalam kompetisi kekuasaan. Namun, ia baru saja membuat gebrakan. Dalam pemilihan kepala desa, bulan lalu, ia tampil sebagai pemenang. Menang tipis dengan 4.107 suara, mengalahkan petahana Subur Rustadi yang meraih 4.015 suara. Selisihnya cuma 92 suara, tapi maknanya seluas Bekasi.

Surya bukan orang yang kalau ada orang lain lewat berbisik, ''Itu calon kades,'' melainkan ''Orang miskin kok nyalon kades.'' Ia sempat diremehkan. Dipandang sebelah mata. Dicibir. Tak dianggap. Modalnya jelas bukan dari brankas oligarki. Modalnya cuma kepercayaan. Ia definisi harfiah dari istilah semut melawan gajah, dan semutnya menang.
 

Tak mengherankan banyak orang terheran-heran. Tidak sedikit yang memberikan apresiasi. Termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Bapak Aing mengundangnya, mengucapkan selamat, serta memberikan pesan dan nasihat.

Di ujung lain Pulau Jawa, di Klaten, ada kabar sebaliknya. Bupati nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo terjaring oleh operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 15 Oktober. Rompi oranye ia kenakan. Menjadi tahanan ia rasakan. Pengadilan di meja hijau mesti dijalani. Ia terbelit oleh korupsi. Motif yang dibongkar penyidik menyebutkan uang suap miliar rupiah diduga untuk melunasi utang Pilkada 2024.

Ilustrasi penyidik KPK. Foto: Medcom.id.

Kalau itu terbukti, berarti kursi bupati ia duduki dengan utang. Kemudian, utang dibayar dengan uang haram. Itu lingkaran setan kekuasaan yang kita hafal di luar kepala. Tidak hanya Hamenang. Banyak kepala daerah lain seperti dia.

Di Klaten, Hamenang juga bukan satu-satunya. Sebelumnya ada Srihartini (Bupati 2016-2021) dan Haryanto (2000-2005) yang juga korupsi. Sebagai 'coklat', cowok Klaten, yang lahir dan besar di Klaten, malu saya.

Surya ialah antitesis. Ia membuktikan dalil yang hampir kita kubur bahwa politik tidak selalu soal siapa yang paling tebal amplopnya. Warga Mekarwangi pun membuktikan bahwa mereka tidak sebodoh yang dikira para bandar. Surya menang tanpa modal besar. Bahkan mungkin tanpa modal sama sekali. Modal terbesarnya ialah kepercayaan. Kepercayaan tidak bisa di-top up di ATM dan berbagai bentuk pemberian.

Hamenang ialah konfirmasi lain. Ia menegaskan bahwa penyakit lama kita belum sembuh. Boleh jadi malah makin parah. Penyakit itu bernama biaya politik yang selangit. Ada yang bilang jika ingin menjadi bupati atau wali kota, siapkan dulu Rp20 miliar hingga Rp30 miliar. Untuk gubernur lebih banyak lagi. Bisa mencapai Rp100 miliar. Uang segudang berlaku pula bagi yang mau jadi anggota DPRD, DPR, hingga pucuk pimpinan negara.

Kalau untuk menjadi bupati saja harus berutang miliaran rupiah, setelah jadi pasti yang dipikirkan pertama ialah bagaimana melunasinya. Balik modal, kemudian untung. Ihwal melayani rakyat bisa jadi prioritas kesekian.

Karena itu, jangan bingung kalau korupsi di negeri ini seperti serial memuakkan tanpa jeda, tanpa akhir. Ganti pemain, ganti judul, tapi lakonnya sama. Pilkada mahal, utang, korupsi, OTT, minta maaf. Begitulah yang terjadi berulang-ulang.

Saga tentang Surya dan Hamenang layak disandingkan. Kita jadi tahu demokrasi kita sedang berada di persimpangan yang membingungkan. Di tingkat paling bawah, demokrasi masih punya denyut yang jujur. Rakyat masih bisa bilang tidak pada uang. Tidak di semua daerah, memang. Apa pun, yang terjadi di Mekarwangi ialah kabar baik. Itu oksigen.

Namun, di tingkat yang lebih tinggi, termasuk di kabupaten, demokrasi masih terpenjara oleh rumus kuno, yakni tidak ada makan siang gratis. Semua ada harganya. Harga itu pada akhirnya dibayar rakyat jua. Lewat proyek mangkrak, lewat penaikan pajak, lewat izin yang diperjualbelikan, lewat audit yang dimanipulasi.

Surya mengajarkan kita bahwa tidak selamanya uang menentukan. Hamenang mengingatkan kita bahwa uang masih terlalu menentukan. Tugas kita sekarang sederhana saja, yaitu bagaimana caranya supaya logika Mekarwangi, logika semut yang menang karena dipercaya, naik kelas ke Klaten, ke provinsi, ke Senayan, ke istana. Kalau tidak, akan terus ada bupati-bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR, yang menang karena utang dan kita sebagai rakyat yang membayar utang itu.

Selamat untuk Mekarwangi. Anda baru saja memberikan pelajaran paling mahal dengan cara paling murah kepada demokrasi negeri ini, yakni memilih dengan hati. Untuk Pak Kades Surya, semoga Anda tak lupa diri lalu mengingkari nurani. Tak lupa daratan lalu menggunakan jabatan untuk menimbun kekayaan.