Cegah Penjarahan Liar, Prabowo Akan Tambah Polisi Hutan jadi 70 Ribu Personel

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah siap menambah jumlah polisi hutan hingga 70.000 orang untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan hutan. Menurutnya, jumlah polisi hutan saat ini yang hanya 4.500 orang belum cukup untuk mencegah penjarahan hingga pembakaran hutan.

“Menjaga puluhan juta (hektare) hanya ada 4.500 polisi hutan. Bagaimana terhadap penjarahan liar, bagaimana mereka yang membakar hutan, kita terus akan memperbaiki,” ujar Prabowo dalam acara penyerahan hasil penertiban Satgas PKH, di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026. 

Penambahan personel akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran negara. Berdasarkan perhitungan sementara, jumlah polisi hutan ditargetkan mencapai sekitar 21.000 personel pada 2027. 

Dengan demikian, Prabowo memperkirakan target 70.000 polisi hutan dapat tercapai dalam waktu sekitar tiga hingga empat tahun.

“Saya telah mengajukan APBN, kalau tidak salah tambahan 4.500 polisi hutan menjadi 70.000 polisi hutan,” ucap dia.

Namun, Prabowo menilai penguatan personel juga diperlukan di luar sektor kehutanan. Ia menyoroti keterbatasan petugas dan sarana pendukung di sejumlah titik strategis, termasuk pelabuhan dan lapangan terbang.

Ia menegaskan pemerintah memahami keterbatasan tersebut dan akan terus melakukan pembenahan secara bertahap. “Kita memahami kondisi itu. Karena itu, kita akan terus mengejar dan memperbaikinya,” tegasnya. 


Presiden Prabowo Subianto memberi sambutan saat kegiatan penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kejaksaan Agung, Jakarta. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/agr

Prabowo meyakini Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan. Ia juga optimistis kapasitas negara dapat terus diperkuat untuk menjaga kepentingan nasional.

“Di tengah perlawanan dan tantangan yang kita hadapi, percayalah, NKRI kuat. Percayalah bahwa kita nanti akan unggul, dan itu tidak lama lagi,” katanya.

Ia menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa. Seluruh menteri dan kepala badan diminta menjadikan kepentingan rakyat sebagai pertimbangan utama.

“Kalau ada kebijakan yang harus kita ambil, tanya. Kebijakan ini menguntungkan bangsa, menguntungkan rakyat, terutama rakyat kecil,” tutup Prabowo.